Bogor24Update – Memasuki akhir tahun 2023, Komisi IV DPRD Kota Bogor membedah laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyampaikan, berdasarkan laporan November 2023 yang diterima komisi IV terdapat 400.098 orang yang masuk DTKS yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah.
Menurutnya, angka tersebut cukup tinggi, sebab jika merujuk kepada jumlah penduduk Kota Bogor yang berjumlah 1.122.772 jiwa, maka 35,63 persen warga Kota Bogor masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
BACA JUGA :
“Ini adalah angka yang fantastis, bisa kita artikan sepertiga jumlah penduduk Kota Bogor masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka-angka tersebut,” kata Saeful dikutip Jumat, 15 Desember 2023.
Berdasarkan data tersebut, komisi IV kembali menyoroti perihal belum optimalnya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor.
Sebab, kata Saeful, dari data Rasio Gini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, di Kota Bogor terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi.
Dimana, pada tahun 2022 angka Rasio Gini Kota Bogor berada di angka 0,430 dan diketahui angka tersebut lebih tinggi dari Rasio Gini nasional yang pada tahun 2022 berada di angka 0,381.
Politisi PPP ini menilai ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Bogor menunjukkan indikator pertumbuhan ekonomi belum merata dan program pemerintah belum dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, ujar dia, hal ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dalam agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memiliki tujuan untuk memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan.
