Bogor24Update – Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Barat III, Roos Indrapurwati, mengklarifikasi adanya pemberitaan tabrak lari yang melibatkan pengendara mobil dinas KPP Pratama Cileungsi bernopol F 1325 G pada Rabu, 6 September 2023 lalu.
Dalam klarifikasinya Roos membenarkan bahwa, mobil dinas dengan plat nomor F-1325-G adalah milik KPP Pratama Cileungsi yang merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kanwil DJP Jawa Barat III.
Tak hanya itu Roos juga membenarkan bahwa, yang berada di mobil tersebut adalah salah seorang pegawai KPP Pratama Cileungsi yang pada saat kejadian sedang diantar suaminya ke kantor melintasi jalan Sukasari Kota Bogor.
BACA JUGA :
Namun, menurut Roos kronologi kejadian sebenarnya bukanlah terjadi tabrak lari seperti yang banyak diberitakan.
“Berdasarkan pengakuan pegawai kami, pada saat kejadian itu dia sedang diantar suaminya dengan kondisi jalanan macet. Mobilnya sedikit masuk ke kanan jalan karena akan ke arah pertigaan. Pada saat itulah, korban terjatuh,” ujar Roos dalam keterangannya, Jumat 8 September 2023.
Ia menambahkan, pegawainya dan sang suami tidak mengetahui bahwa korban bernama Rahma (20) terjatuh. Sehingga mobil tersebut melanjutkan perjalannya.
“Ia tidak berniat lari dan menghilang karena kondisi macet sehingga mobil hanya bisa jalan pelan sekitar 20 km/jam.” jelas Roos.
Pernyataan itu lanjutnya, dibuktikan dengan tidak adanya baret atau bekas tabrakan di mobil dinas tersebut.
Bahkan, masih kata Roos, pihak korban pun mengakui pada saat konferensi pers dan gelar perkara yang dilakukan Polresta Bogor Kota pada Kamis, 8 September 2023 malam, yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
Terkait pihak Polresta Bogor Kota masih akan melakukan penyelidikan, Roos mengatakan bahwa, KPP Pratama Cileungsi dan Kanwil DJP Jabar III sepenuhnya akan bersikap kooperatif dan membantu pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti.
Agar tidak menimbulkan kegaduhan, Roos mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyikapi pemberitaan yang belum jelas perkaranya.
“Hal itu untuk melindungi masyarakat kita dari penyebaran informasi yang tidak benar,” tutup Roos Indrapurwati.
