Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan memanfaatkan lahan eks Pancahapat di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan. Lahan tersebut akan dibangun rumah susun (rusun) dan hutan kota.
Untuk mematangkan niatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah melakukan peninjauan lokasi bersama jajaran dinas terkait.
Peninjauan itu dilakukan dengan melihat site plan atau rencana tapak dan pengecekan lapangan terkait rencana pemanfaatan lahan.
BACA JUGA :
Sekda menyatakan, Pemkot Bogor ingin melakukan optimalisasi atau mengoptimalkan lahan-lahan milik pemerintah yang bisa menjadi income, bangkitan ekonomi, atau peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Di kawasan BNR, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Pemkot Bogor memiliki lahan eks Pancahapat yang berada di dua blok sisi kiri dan kanan yang saling bersebrangan.
“Jadi kita lihat sebelah kanan itu (lahan samping rel double track) sudah ada site plan-nya. Di dalam site plan-nya itu ada ruang terbuka hijau, ada juga rusun, ada juga untuk penempatan sheltermobil-mobil atau unit milik DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” katanya dikutip Sabtu, 6 Januari 2024.
Sementara itu, untuk satu lahan yang berada di bawah sebelah kiri pintu masuk BNR direncanakan akan dibuat hutan kota. Dari sisi perencanaan, imbuh Syarifah, Pemkot Bogor sudah memiliki rencana membuat Edu Forest.
“Edu Forest ini sudah ada perencanaannya, sudah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku nantinya ketika sudah dibangun, hanya belum ada pembiayaan,” katanya.
Dia menambahkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun dua lahan tersebut cukup besar. Sehingga tidak memungkinkan jika pembangunan menggunakan APBD Kota Bogor.
Pemkot Bogor sendiri pernah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun usulan tersebut belum terealisasi sejauh ini.
“Mungkin provinsi melihat ini belum formalitas, makanya ini terus kita coba pelajari lagi, kita lihat nanti anggaran yang memungkinkan untuk membangun ini,” ujarnya.
“Karena kan seperti kota-kota lain, untuk membangun kawasan bisnis, kawasan wisata, kawasan permukiman ini kan tidak harus selalu menggunakan APBD, tapi bisa juga bermitra dengan swasta, barangkali ini bisa dipercepat dengan kita bermitra dengan pihak-pihak swasta,” imbuhnya.
Setelah peninjauan lokasi, kata Syarifah, langkah terdekat yang akan dilakukan kembali mematangkan konsep dan desain perencanaan lahan-lahan tersebut.
Sekda pun berharap dengan langkah-langkah tersebut bisa mendatangkan bantuan baik dari pihak pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, bahkan pihak swasta.
Dalam kegiatan itu, Sekda didampingi Kepala Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Atep Budiman, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muhamad Hutri, dan unsur wilayah setempat.
