Bogor24Update – Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bogor saat ini sudah 100 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen. Kota Bogor saat ini berada di posisi ke enam dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat.
Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya.
Hal itu dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bogor, Jenal M. Sambas saat menyampaikan paparan dalam Pertemuan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemangku Kebijakan Tingkat Kota Semester I yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Senin kemarin.
“Kota Bogor termasuk satu yang terbaik di Jawa Barat. Selain itu Kota Bogor mendapat apresiasi dari Kementerian PMK dan tim Kepresidenan, hal ini bisa berjalan dengan sangat baik, diantaranya berkat komitmen luar biasa dari Pemkot Bogor,” ungkap Jenal dikutip Selasa, 21 Mei 2024.
Dia pun menekankan kolaborasi menjadi kuncinya, sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan program JKN, memastikan keberlangsungan program JKN.
“Dukungan dan komitmen yang diberikan Pemkot Bogor luar biasa, sehingga tidak ada kendala berarti. Semua yang diatur dalam Inpres sudah dijalankan semua,” jelasnya.
Disisi lain, Jenal berharap khususnya terkait dengan layanan dapat tercapai mutu pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes), meningkatnya capaian kepuasan peserta dalam pelayanan faskes yang dinilai pada setiap tahun, tidak ada keluhan-keluhan di faskes, meningkatnya tingkat kepatuhan, dan komitmen faskes.
Sementara Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengaku bangga atas raihan UHC Kota Bogor sudah di angka 100 persen lebih.
“Alhamdulillah UHC Kota Bogor sudah 101 persen walaupun ada di urutan keenam,” kata Syarifah.
Sekda mengatakan, bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan yang sebetulnya rutin mengenai rapat forum pemangku kepentingan utama semester I tahun 2024. (*)
