Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tengah menimbang-nimbang opsi untuk pembiayaan 49 BisKita Trans Pakuan di empat koridor.
Seperti diwartakan, program Buy The Service (BTS) BisKita Trans Pakuan dari Kementerian Perhubungan akan dilimpahkan ke pemerintah daerah pada 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati mengungkapkan, ada dua opsi pembiayaan BisKita yang masih dikaji oleh Pemkot Bogor.
BACA JUGA :
“Kami masih mengkaji. Ada dua tipe sebetulnya. Ada sifatnya meminta ke DPRD untuk subsidi atau seperti pola yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya dikutip Selasa, 16 Juli 2024.
Syarifah mengatakan, dari perhitungan awal untuk subsidi BisKita memerlukan APBD Kota Bogor sebesar Rp56 miliar untuk satu tahun.
Sementara jika mengikuti pola yang diterapkan Pemprov Jabar, kata Syarifah, pembiayaan masuk dalam penyelenggaraan transportasi tanpa menghitung subsidi. Adapun jika ada pendapatan dari BisKita, maka masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain.
“Jadi Pemprov Jabar tidak menghitung subsidi, pokoknya biayanya sekian, dibiayai APBD, ditempatkannya di Dinas Perhubungan. Kemudian jika ada pendapatan, seperti iklan, tarif, masuk ke dalam pendapatan APBD,” paparnya.
Dua opsi tersebut, dikatakan Sekda, ke depan nanti akan menjadi bagian yang dibahas dengan DPRD Kota Bogor.
Pihaknya menginginkan pelayanan BisKita di empat koridor tidak ada perbedaan ketika diambil alih nanti. Tarif yang diterapkan untuk penumpang tetap Rp4 ribu.
“Yang kami pertahankan adalah tidak ada perbedaan pelayanan, jadi masyarakat itu mau ada penggantian APBN, APBD, kami inginnya tidak ada perbedaan pelayanan,” katanya.
Disamping itu, Syarifah mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor masih memperjuangkan untuk pembiayaan program BTS dari pemerintah pusat ini di dua koridor.
“Sekarang kami masih memperjuangkan APBN supaya dua koridor saja, tapi sementara ini empat koridor itu di tahun 2025,” tandasnya. (*)
