Bogor24Update – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, menyoroti bantuan pendidikan langsung untuk warga miskin yang dinilai sangat kecil.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Dari total pagu anggaran fantastis sebesar Rp 744,4 miliar, ternyata porsi yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga miskin nyaris tak terdengar bunyinya, yakni hanya Rp 22 miliar atau di kisaran 3 persen.
BACA JUGA :
Dedi mengaku terkejut saat membedah Anggaran Disdik tersebut. Politisi PKS ini menemukan adanya ketimpangan yang besar antara belanja untuk kepentingan internal dinas dibandingkan dengan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
“Ini angka yang bikin saya elus dada. Total uang rakyat yang dikelola Disdik itu Rp 744 miliar. Tapi setelah saya hitung ulang, yang wujudnya nyata sebagai ‘Bantuan Langsung’ ke warga—seperti hibah pendidikan, beasiswa pendidikan, dan bantuan tebus ijazah —itu totalnya cuma sekitar Rp 22 miliar atau 2,9 persen saja. Bayangkan, tidak sampai 3 persen!” ujar Dedi dengan nada tinggi usai rapat di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurut Dedi, struktur anggaran Disdik tahun 2026 mengalami “obesitas” di sektor belanja pegawai dan kegiatan birokrasi. Berdasarkan data yang ia paparkan, komponen Belanja Pegawai (Gaji ASN dan Honorer) menyedot anggaran sekitar Rp 480 miliar atau setara 64 persen dari total anggaran.
Politisi PKS ini menilai masih ada ruang fiskal yang bisa dioptimalkan, khususnya pada pos “Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan” yang dialokasikan sebesar Rp 189,1 miliar atau 25 persen dari total anggaran.
Menurut Dedi, jika pos kegiatan pendukung tersebut bisa diefisienkan, maka alokasi dana yang tersisa dapat dialihkan untuk menambah kuota program-program kerakyatan yang sangat dinanti warga.
“Di sana ada anggaran kegiatan mutu dan operasional sebesar Rp 189 miliar. Saya memberikan masukan positif kepada Disdik, mari kita sisir kembali. Jika ada kegiatan seremonial atau rapat-rapat yang bisa dihemat, anggarannya bisa kita geser untuk memperbesar kuota beasiswa atau bantuan tebus ijazah,” jelasnya. (*)
