Bogor24Update – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang berlangsung di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan dialog bersama para entrepreneur muda. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, akademisi, hingga perwakilan kementerian.
Menteri Keuangan RI yang sedianya dijadwalkan hadir, diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman.
Sementara dari pihak Pemkot Bogor, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Bogor, Hanafi, yang mewakili Wakil Walikota Bogor.
Dalam sambutannya, Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menegaskan komitmennya untuk membangun Koperasi Ketahanan Pangan ini sebagai salah satu ikon baru di Kota Bogor.
Koperasi ini, dijelaskan dirancang untuk mengelola sektor pangan secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, memanfaatkan potensi besar perikanan lele, peternakan, hingga pertanian yang ada di wilayah Bogor Barat.
”Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon untuk mengelola dari hulu ke hilir. Hulunya ada di sini, dekat rawa ini kita punya potensi perikanan lele. Insyaallah, ada kelompok untuk mengolah makanan yang berasal dari ikan, agar peternakannya, perikanannya, dan pertaniannya nanti akan terwujud. Koperasi ini adalah binaan langsung,” ujarnya dikutip Selasa, 19 Mei 2026.
Dody juga menambahkan bahwa urusan pangan merupakan tantangan krusial bagi masa depan kota karena menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak bisa ditunda, berbeda dengan kebutuhan sandang maupun papan.
Senada dengan hal tersebut, Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo, salah satunya lewat instruksi pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan.
Koperasi Ketahanan Pangan yang baru dibentuk ini diharapkan mampu bertindak sebagai penjamin pasar (offtaker) bagi hasil produksi anggotanya guna menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, terutama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Koperasi Ketahanan Pangan ini harus jadi juga offtaker minimal dari anggotanya atau masyarakat. Kita sudah kebayang kebutuhan-kebutuhan buah, kebutuhan macam-macam. Jika didukung oleh koperasi, kita yakin harga itu akan naik (stabil). Yang penting terakomodir kebutuhan masyarakat dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk MBG disuplai oleh koperasi,” papar Hanafi.
Dukungan penuh juga mengalir dari gerakan koperasi lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyatakan kebanggaannya atas totalitas para pakar dan pengurus dalam mengawal konsep ketahanan pangan ini.
Ia berharap ikhtiar ini mampu menjadikan potensi pertanian dan peternakan hulu di Kota Bogor terserap dengan baik hingga ke hilir kuliner.
Sementara itu, mewakili Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Keuangan yang mendadak dipanggil presiden ke Istana Negara.
Kendati demikian, Arie menegaskan bahwa Kemenkeu menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap penguatan koperasi dan pelaku UMKM, terutama generasi muda selaku entrepreneur.
Arie menilai keberpihakan pemerintah saat ini sangat tinggi untuk membuktikan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.
Guna menghindari risiko kegagalan, ia menyarankan agar koperasi diarahkan pada sektor produktif seperti koperasi produsen, bukan sekadar simpan pinjam.
”Pesan dari Pak Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi kita harus menyentuh potensi yang ada termasuk UMKM dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui kreativitas para entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, kita bisa sejahtera bersama-sama sehingga manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
