Bogor24Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui pengembangan program Desa Siaga TB.
Program ini dinilai efektif dalam meningkatkan penemuan kasus sekaligus mempercepat penanganan penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, saat mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait optimalisasi pendanaan kesehatan daerah untuk percepatan penuntasan tuberkulosis.
Rapat koordinasi tersebut digelar secara daring di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Rabu 17 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Sekda Ajat didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, beserta jajaran.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, sekaligus mendukung penuntasan TB sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Ajat menjelaskan, luas wilayah Kabupaten Bogor yang hampir lima kali lipat dibandingkan DKI Jakarta menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian TB. Kondisi itu menuntut strategi yang lebih masif dan melibatkan seluruh elemen hingga tingkat desa.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk penanganan TB pada tahun 2025.
Anggaran tersebut didukung jaringan layanan kesehatan yang cukup luas, meliputi rumah sakit umum daerah (RSUD), Rumah Sakit Paru di kawasan Puncak, 101 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, 26 rumah sakit swasta, serta sekitar 150 klinik yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
“Karena wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, kami membutuhkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Desa Siaga TB yang terbukti mampu meningkatkan capaian penemuan dan penanganan kasus,” ujar Ajat.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 program Desa Siaga TB telah diterapkan di 103 desa. Hasilnya, capaian target penemuan dan penanganan kasus TB mendekati 100 persen berkat keterlibatan aktif masyarakat dalam deteksi dini, edukasi, hingga pendampingan pasien.
Melihat keberhasilan tersebut, Pemkab Bogor berencana menambah jumlah Desa Siaga TB pada tahun 2026. Targetnya, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor telah memiliki Desa atau Kelurahan Siaga TB pada tahun 2027.
Ajat menegaskan, keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan anggaran kesehatan yang besar. Selain anggaran khusus penanganan TB, Pemkab Bogor juga telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Harapan Bupati Bogor, masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Bogor tidak mengalami kesulitan saat mengakses fasilitas kesehatan. Karena itu, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam penganggaran daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Ajat menilai dukungan pemerintah pusat masih sangat diperlukan. Tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Bogor yang beraktivitas di wilayah Jakarta, serta luasnya cakupan wilayah, menjadi faktor yang membutuhkan intervensi berkelanjutan, termasuk melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program penanggulangan TB.
Dengan penguatan Desa Siaga TB, perluasan akses layanan kesehatan, dan dukungan lintas sektor, Pemkab Bogor optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.(***)
