Bogor24Update – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mendistribusikan 15.000 bibit tanaman buah produktif dan pohon keras hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Rumah Aspirasinya, Jalan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu 15 November 2026
Endang mengatakan gerakan ini bukan sekadar seremoni ekologis biasa, melainkan bagian dari pembentukan karakter dan investasi nilai kebangsaan bagi generasi muda.
Menurutnya, kesadaran terhadap kelestarian alam dan kemandirian pangan harus dipupuk sejak dini agar kelak melekat pada jiwa para calon pemimpin bangsa.
“Kegiatan tanam pohon ini penting untuk disebarluaskan secara masif. Hari ini kami bekerja sama dengan mitra kerja di Komisi IV, yakni Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan,” kata Endang.
Tak hanya itu, kata dia, hal tersebut juga merupakan upaya konkret dalam pelestarian lingkungan, penghijauan, serta mitigasi bencana banjir.
“Kita harus memberikan tanaman yang berguna bagi masyarakat, pertama untuk mengurangi erosi, kedua meredam suhu panas, dan yang terpenting mencegah banjir bandang yang kerap mengalir dari wilayah hulu seperti Bogor dan Cianjur menuju Jakarta,” tuturnya.
Selain fokus di wilayah dapilnya, ia menyebut distribusi 15.000 bibit ini juga diperluas ke sejumlah daerah rawan banjir serta kawasan lumbung pangan yang terdampak anomali iklim, seperti Karawang, Bekasi, Purwakarta, hingga Subang, melalui kolaborasi bersama rekan sesama anggota DPR RI.
Adapun bantuan bibit yang disalurkan terdiri dari 14 varietas tanaman buah unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, di antaranya alpukat (ijo panjang, cipedak, dan ijo bundar), durian kromo Banyumas, mangga harum manis, jambu biji kristal, jambu air citra, jambu bol, nangka kandel, rambutan binjai, petai gobang, sirsak ratu, hingga sukun.
Dijelaskan Endang, bahwa penanganan banjir dan dampak perubahan iklim membutuhkan sinergi lintas daerah, termasuk antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah penyangga di Jawa Barat.
“Tanaman ini diharapkan tidak hanya menahan laju air dan mencegah longsor, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi dan ketahanan pangan bagi warga, terutama di wilayah pertanian yang terdampak perubahan iklim berkepanjangan,” katanya.
Agar program penghijauan ini berjalan efektif dan tepat sasaran, pembagian bibit tidak dilakukan secara asal-asalan. Penyaluran disesuaikan dengan kajian agroekologi serta tingkat kesuburan tanah di masing-masing lokasi penerima, bukan semata-mata berdasarkan permintaan masyarakat.
Karena itu, setiap bibit yang ditanam wajib didata menggunakan sistem pelaporan titik koordinat agar proses pemeliharaan dan pertumbuhannya dapat terpantau secara berkelanjutan.
“Kita harus mendidik masyarakat agar tidak asal menanam. Setiap daerah diukur kondisi tanah dan agroekologinya terlebih dahulu. Setelah ditanam, titik koordinatnya wajib dilaporkan sehingga bibit yang sudah dibagikan ini benar-benar terpantau, baik dari sisi pemeliharaannya maupun hasil panennya di masa mendatang,” pungkas Endang.(*)




















