Bogor24Update – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyebut ada dua hal penting yang menjadi tantangan besar Pemkab Bogor di tengah tahun Politik Pemilu 2024. Yakni membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan lapangan kerja.
“Dua hal ini, jangan sampai terganggu karena semua konsentrasi pemerintah di 2024 tersedot pada penyelenggaraan Pemilu (Pilpres) dan Pilkada yang prosesnya berlangsung sepanjang tahun ini,” kata Rudy, Kamis 4 Januari 2024.
Rudy menilai, kedua hal tersebut merupakan hal yang harus diprioritaskan Pemkab Bogor agar bonus bonus demografi termanfaatkan dengan baik.
Namun jika tidak, lanjutnya, maka bukan tidak mungkin akan
berbalik menjadi beban bagi pembangunan.
Sebab, Kabupaten Bogor sendiri diketahui sedang mengalami bonus demografi dimana rasio ketergantungan penduduk usia non produktif di bawah angka 50 per seratus penduduk.
“Di tahun politik 2024 ini, kita harus punya komitmen menjaga kondusifitas sambil menjalankan rencana dan program strategis dalam membangun kualitas SDM dan menjaga stabilitas ekonomi,” cetus Rudy.
Di sisi lain, Rudy membeberkan, hingga akhir 2023 capaian sektor pendidikan kurang menggembirakan.
Argumentasi tersebut merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka rata-rata lama sekolah hanya 8,37 tahun di 2023.
Artinya, kata dia, penduduk Kabupaten Bogor usia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan sampai SMP Kelas dua.
Data tersebut menunjukan kenaikan rata-rata lama sekolah selama periode 2021 hingga 2023 hanya tumbuh 0,06 poin, yakni dari 8,31 di tahun 2021 tumbuh menjadi 8,37 di tahun 2023.
Adapun angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Bogor untuk kelompok usia 7-12 dan 13-15 hingga kini belum mencapai 100 persen. Pada 2022 APS tercatat 98,74 persen pada usia 7-12 tahun, sedangkan pada usia 13-15 tahun sebesar 95,49 persen. Artinya tidak semua anak usia sekolah di Kabupaten Bogor mengenyam pendidikan sekolah dasar.
Beberapa faktor, kata Rudy, disinyalir menjadi penyebab seperti faktor ekonomi, kemalasan, pengaruh lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan ekonomi lebih besar pada kelompok umur 16-18 tahun dimana mereka dianggap sudah mampu untuk bekerja.
Wasekjen DPP Partai Gerindra tersebut juga mengatakan iklim usaha di tahun politik harus tetap terjaga. Dia mengatakan, pada Agustus 2023, data menunjukan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi, yakni 8,47 persen, dengan tingkat partispasi angkatan kerja (TPAK ) sebesar 64,22 persen.
Artinya, dari 100 penduduk Kabupaten Bogor berusia 15 tahun hanya 64 hingga 65 penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.
“Angka ini meningkat tidak signifikan dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 63,75 persen. Peningkatan TPAK tersebut menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Bogor pada Agustus 2023 lebih banyak dibandingkan yang tersedia pada Agustus 2022,” terang Rudy.
Adapun, dari jumlah itu, sektor industri mendominasi penyerapan tenaga kerja sebesar 63,11 persen menggeser sektor indsutri pengolahan 29,29 persen dan sektor pertanian 7,6 persen.
Namun, lanjut dia, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pun tidak berjalan linier dengan tingkat pendidikan angkatan kerja.
“Keterbatasan lapangan kerja membuat tidak semua tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dapat terserap,” kata dia.
Akibatnya, banyak ditemui pengangguran dengan pendidikan tinggi. Data BPS menunjukan, penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2023 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 36,32 persen. Apabila digabungkan dengan yang berpendidikan SMP, maka jumlah pekerja mencapai 53,79 persen.
Kondisi seperti ini juga terjadi pada tahun sebelumnya di mana penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mayoritas mengenyam pendidikan dasar (SMP ke bawah). Dibandingkan kondisi Agustus 2022, serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA ke atas mengalami peningkatan, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP ke bawah mengalami penurunan yang tidak signifikan yakni semula sebesar 54,44 persen.
“Karena itu sekali lagi, saya mengingatkan di tengah euforia tahun politik 2024, kita harus menjaga kondusifitas, jangan sampai mengabaikan agenda kita untuk membangun SDM berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang sehat agar tenaga kerja terserap dengan baik,” tandasnya.(*)
