Bogor24Update – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah bantuan untuk dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana di Kota Bogor.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, di Balai Kota Bogor, Rabu, 5 Maret 2025 siang.
Bantuan tersebut di antaranya berupa uang senilai Rp150 juta dan beberapa barang seperti chainsaw sebanyak 3 unit, terpal 100 lembar, tenda 4×4 sebanyak 2 unit, selimut 100 paket, makanan siap saji 250 paket, lampu portabel 2 unit, perahu karet 2 unit, dan matras 100 paket.
Dedie Rachim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB dan Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan bantuan tersebut.
Bantuan tersebut nantinya bisa langsung dipergunakan untuk keperluan penanganan bencana di Kota Bogor.
“Bogor ini setiap tahun mengalami sekitar 1.000 bencana, yang sebagian besar disebabkan oleh hujan. Kali ini hujan terjadi di hulu Sungai Ciliwung. Ada dua lokasi krusial, yaitu longsor yang menelan korban balita dan longsor di Batutulis,” jelasnya.
Khusus untuk longsor di Batutulis, sambung Dedie, jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian bagi warga di Bogor Selatan. Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan beragam alternatif.
“Kami juga memohon bantuan dari BNPB karena wilayah Batutulis termasuk dalam proyek strategis nasional dengan pembangunan double track. Perbaikan mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan bahwa bantuan ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BNPB untuk Kota Bogor.
“Ditambah dengan prediksi BMKG bahwa wilayah Jabodetabek akan mengalami cuaca ekstrem, kita tidak bisa tinggal diam. Pemda harus memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah terkait penanganan,” jelas Raditya.
Pemberian bantuan ini, lanjut Raditya, merupakan bentuk dukungan BNPB dalam hal kedaruratan sekaligus untuk mengurangi beban pemerintah daerah, termasuk dalam sosialisasi mitigasi bencana di daerah yang berpotensi terdampak.
“Bantuan ini bisa menjadi bentuk komitmen kita dalam upaya pencegahan bencana. Kami siap membantu lagi jika diperlukan dukungan. Namun, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan,” tutup Raditya. (*)
