Bogor24update – Kasus sengketa lahan milik pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Lettu Infantri TB. A. Basuni dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor semakin memanas. Pasalnya, sampai saat ini kedua pihak belum menemui titik temu.
Pihak ahli waris TB. A. Basuni yang mengklaim memiliki legalitas sah yakni letter C dan girik, namun diduga tidak dicatat oleh Kelurahan Babakan dan Kelurahan Gudang. Para ahli waris terus memperjuangkan tanah miliknya.
Disatu sisi, Pemkot Bogor mengklaim pihaknya telah mendapatkan hibah dari seseorang bernama Tjung Tjeng Louw (Cum Pok). Walakin, pihak Tjung Tjeng Louw tidak membenarkan pengakuan pihak pemkot atas hibah tersebut. Hal itu disampaikan melalui jawaban pihak Tjung Tjeng Louw pada agenda jawaban sebagai pihak Tergugat IV.
BACA JUGA :
Didalam perjalanan sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bogor, seluruh pihak tergugat melakukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan yang diajukan oleh ahli waris TB. A. Basuni, dengan alasan yang sama yakni gugatan penggugat tidak sesuai sebagaimana kompetensi absolut atau salah alamat dalam mengajukan gugatannya, seharusnya gugatan tersebut diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
Berdasarkan hukum acara peradilan umum (perdata) yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Herziene Indonesich Reglement (HIR), bilamana di dalam eksepsi menyoal kompetensi absolut, maka harus diputuskan terlebih dahulu melalui putusan sela.
Kuasa hukum penggugat dari kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners Law Office, Rd. Anggi Triana Ismail, S.H menyampaikan Pengadilan Negeri Bogor telah menyuguhkan sikap heroik dan mampu menjawab harapan pencari keadilan, mampu menempatkan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang profesional dan akuntabel, yakni menolak seluruh eksepsi para tergugat dan turut tergugat atau Pemkot Bogor dalam hal ini BKAD, Kelurahan Gudang, PD Pasar Pakuan Jaya, Thung Tjeng Louw serta BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat, dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum No. 192/pdt.G/2022/PN.bgr.
“Dengan ini mengadili, menyatakan menolak atas eksepsi para tergugat dan turut tergugat sepenjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut,” ujar Majelis Hakim saat pembacaan putusan sela di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Bogor seperti disampaikan Anggi, Kamis, 15 Juni 2023.
Putusan majelis hakim menolak eksepsi dari para tergugat didasarkan pada pertimbangan hukum majelis hakim bahwa gugatan ini menyinggung masalah kepemilikan lahan, di mana hal tersebut merupakan varian dari sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya.
Anggi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Negeri Bogor atas adanya putusan sela yang mampu menjawab keresehan pencari keadilan selama ini.
Dengan profesional serta akuntabelnya lembaga peradilan, sambungnya, merupakan harapan terakhir para pencari keadilan dalam perjalanan ikhtiarnya.
Ia menambahkan, tim kuasa hukum ahli waris selanjutnya akan menunjukkan sejumlah bukti kuat yang akan membuktikan bahwa pemilik yang sebenarnya dari lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah milik penggugat yang tidak lain merupakan ahli waris TB. A. Basuni di dalam agenda pembuktian yang digelar pada 15 Juni 2023.
“Tidak hanya itu, saya tantang pemkot dan jajarannya untuk fair dalam menjalankan proses hukum ini, buktikan jika pengakuan atas hibahnya bisa benar-benar ada,” cetusnya.
Pihaknya juga berharap lembaga peradilan Pengadilan Negeri Bogor tetap pada prinsipnya yang luhuriah, yaitu tetap independen, serta dapat menjawab segala keresahan pencari keadilan yang selama bertahun-tahun berjuang mati-matian demi mempertahankan tanah leluhurnya yang kini dirampas oleh oknum mafia tanah.
