Bogor24Update – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengungkapkan pasca pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA atau SMK dimulai secara serentak di Jawa Barat, pos pengaduan masyarakat mulai masuk baik online atau offline.
Aduan yang masuk dari masyarakat ke Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet yang dianggap bermasalah.
“Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down dan website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK,” ujar Saeful dikutip Rabu, 5 Juni 2024.
BACA JUGA :
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa para orang tua murid mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dengan demikian, para orang tua tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui bilamana ada kendala dalam proses PPDB.
“Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Seperti yang dilakukan oleh Disdik Kota Bogor kepada komite sekolah SD beberapa waktu lalu,” tukasnya.
Hal tersebut, kata dia, tentu menjadi catatan dan dinilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukan oleh KCD Wilayah 2 Bogor.
Karena, menurutnya, untuk pendidikan jenjang SMP pada PPDB tahun 2024 DPRD dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.
Imbuh dia, hal tersebut ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, di mana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik.
Untuk itu, Saeful mengingatkan pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar.
Meski kewenangan ada di tingkat provinsi Jawa Barat, sambungnya, sekolah-sekolah yang ada berdomisili di Kota Bogor.
“Memang kewenangan untuk tingkat SMA dan SMK ada di provinsi. Tapi, bukan berarti tidak ada ruang komunikasi dengan Forkompinda yang ada di Kota Bogor,” tegasnya.
Menyikapi banyaknya aduan tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti untuk berkomunikasi dengan pihak KCD Pendidikan Provinsi Jabar. Pun menyampaikan seluruh aduan yang sudah terima pihaknya.
“Meski selama ini KCD sangat sulit untuk dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami akan tetap menyuarakan aduan dari para orang tua yang sudah masuk ke kami,” ucapnya. (*)
