Bogor24Update – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasinya kepada perangkat daerah dan aparatur wilayah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas kinerja dan kontribusinya dalam berbagai program strategis. Hal ini disampaikannya saat memimpin apel rutin di Plaza Balai Kota Bogor, Senin, 14 Juli 2025.
Dedie secara khusus memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor yang telah melaksanakan rangkaian Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menyoroti tantangan utama dalam proses SPMB tahun ini, yaitu keterbatasan jumlah sekolah negeri dibandingkan tingginya jumlah pendaftar.
“Jumlah peminat mencapai 17 ribu, sementara kursi yang tersedia hanya sekitar 7 ribu. Ini adalah persoalan serius yang perlu penanganan bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keabsahan dokumen kependudukan dalam proses pendaftaran, seraya mengingatkan agar tidak ada lagi praktik manipulasi data seperti menitipkan anak dalam Kartu Keluarga (KK) orang lain.
“Semua harus berintegritas. Ke depan, akan dibuat regulasi khusus untuk menindaklanjuti hal ini. Saya minta dinas dan aparatur wilayah untuk benar-benar memperhatikan,” kata Dedie.
Selain itu, Dedie menyampaikan solusi jangka menengah dan panjang, seperti penyesuaian sebaran sekolah berdasarkan rasio wilayah serta alokasi anggaran bantuan bagi 2.000 anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah dinas yang telah berkontribusi dalam penataan kota, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperumkim, DLH, Dinas PUPR, Dinsos, serta aparatur wilayah kecamatan.
Dedie menyoroti pentingnya percepatan program reduksi angkot dan menegaskan agar tidak ada kendaraan tidak layak yang tetap diizinkan beroperasi.
Dedie juga menyebut, proyek-proyek strategis seperti penataan Alun-Alun Kota Bogor, revitalisasi kawasan Surya Kencana, dan renovasi GOR Pajajaran, yang menjadi bagian dari persiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.
Di akhir arahannya, Dedie menekankan pentingnya pembaruan data kependudukan secara menyeluruh. Ia meminta aparatur wilayah untuk segera menyusun big data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
“Dengan big data, kita bisa memastikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan justru digunakan untuk hal negatif. Kemarin kita lihat berita bahwa ada sekitar 15 juta penerima PKH yang menggunakan bantuan untuk judi online. Maka dari itu, profiling penerima harus benar-benar valid dan segera diperbarui bila ditemukan ketidaksesuaian,” tutupnya. (*)
