Bogor24Update – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor mensosialisasikan strategi peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, ini bertujuan mengingatkan agar para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan lelang pengadaan barang dan jasa sesuai waktu penganggarannya.
Denny Mulyadi menegaskan, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan yang baik adalah fondasi pembangunan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Urgensi peningkatan ITKP bukan sekadar angka, tapi cerminan integritas, profesionalisme, dan kualitas sistem pengadaan di OPD. Skor ITKP berdampak langsung pada penilaian kinerja organisasi, penilaian kinerja Pemda oleh pemerintah pusat, kepercayaan publik dan investor, serta efisiensi anggaran dan optimalisasi hasil pembangunan,” ungkap Denny.
Denny melanjutkan dirinya mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada LKPP atas kehadiran dan kesediaan berbagi
ilmu. LKPP sebagai lembaga pembina dan pengawas pengadaan nasional, mitra strategis Pemkot Bogor.
“Karena itu harapan dan target untuk OPD, seluruh OPD diharapkan memahami indikator ITKP secara komprehensif, mampu mengidentifikasi kelemahan proses pengadaan di masing-masing unit, menyusun rencana aksi perbaikan berbasis data dan membangun kolaborasi lintas OPD untuk sinergi peningkatan ITKP,” jelasnya.
Denny menjelaskan Pemkot Bogor berkomitmen mewujudkan pengadaan yang bersih dari KKN, efisien dan tepat sasaran, berbasis teknologi dan inovasi. Untuk target ITKP Kota Bogor, yaitu naik signifikan di 2026, bahkan menjadi role model.
“Kami meminta teman-teman OPD untuk aktif menyimak, mencatat, bertanya dan berdiskusi. Jadikan momen ini sebagai titik balik perbaikan sistem pengadaan di OPD masing-masing. Kemudian terapkan ilmu yang diperoleh secara konsisten pasca sosialisasi,” jelasnya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, Hanafi.
Denny juga menegaskan dirinya sudah mengingatkan rekan-rekan Sekretaris OPD segera melakukan pengadaan, tidak ditunda-tunda.
“Semisal kalau memang di anggaran APBD murni ya pengadaannya di murni, antisipasi juga gagal lelang. Jangan APBD murni, dilakukan pada semester dua atau APBD perubahan. Itu kami akan terus ingatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabag PBJ Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi mengatakan, nilai ITKP Kota Bogor tahun 2020-2024, menunjukkan tren positif dari tahun 2021 kategori cukup dengan angka 53,16, lalu tahun 2022 cukup nilai 69,7, selanjutnya tahun 2023 nilai baik poin 76,9 dan terakhir tahun 2024 nilai baik dengan angkat 78,3. Sementara itu, ITKP yang indikator pemanfaatan sistem pengadaan nilai 25,58 sampai dengan 19 September 2025.
“Maksud diadakannya sosialisasi ini adalah peserta memahami secara utuh konsep ITKP, indikator penilaian, serta strategi peningkatannya sehingga pada akhirnya ITKP dapat tercapai sesuai dengan target tingkat kota pada masing-masing perangkat daerah,” tutur Lia.
Lia menjelaskan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai setelah terlaksananya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, indikator dan strategi peningkatan ITKP sesuai target tingkat kota. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pencapaian ITKP di lingkungan Pemkot Bogor.
“Menyusun rencana aksi bersama untuk meningkatkan skor ITKP 2025. Memperkuat sinergi antar OPD dan UKPBJ dalam tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel dan efisien,” tutupnya. (*)
