Bogor24Update – Sebanyak 68 titik lahan diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bogor.
Adapun usulan lokasi itu telah disampaikan oleh seluruh kelurahan dan akan segera diinput ke portal PT Agrinas Nusantara, BUMN pelaksana pembangunan KKMP secara nasional.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor Rahmat Hidayat, usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas KKMP se-Kota Bogor di Hotel Pajajaran Suite, Kecamatan Bogor Selatan, pada Rabu, 5 November 2025.
BACA JUGA :
Rahmat menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan fasilitas lain bagi KKMP dan KDMP di seluruh Indonesia.
“Semua kota diwajibkan membentuk Satgas untuk mengawal percepatan pembangunan ini. Hari ini kami menggelar rakor untuk mendengarkan arahan dari Pak Mendagri dan Pak Bima Arya selaku Kasatgas percepatan pengadaan lahan untuk gerai dan pergudangan KKMP se-Kota Bogor,” ujar Rahmat kepada wartawan, dikutip Kamis, 6 November 2025.
Ia mengungkapkan Pemkot Bogor telah memberikan waktu kepada para lurah untuk melakukan survei dan menentukan lokasi yang memenuhi kriteria sesuai standar Inpres.
Dari hasil pendataan, 68 kelurahan di enak kecamatan di Kota Bogor kini telah mengajukan titik lokasi tersebut.
“Sabtu kemarin kami sudah rapat dengan Pak Dandim, Pak Sekda, dan para camat untuk memberi waktu seminggu kepada para lurah mencari lokasi yang cocok dan hari ini semua kelurahan sudah menyampaikan titik lahannya,” ungkapnya.
Sesuai ketentuan Inpres, lanjut Rahmat, lahan yang dibutuhkan memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dengan luas bangunan prototipe 30 x 20 meter.
Untuk lahan yang dapat diusulkan
meliputi tanah milik pemerintah daerah, kementerian/lembaga (KL), BUMN, BUMD, maupun aset eks BLBI.
“Selama lahan itu milik pemerintah atau lembaga negara, bisa digunakan. Komunikasi lintas kementerian nanti akan difasilitasi oleh Satgas tingkat pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan setelah titik-titik lahan diinput oleh Satgas Kodim ke portal PT Agrinas, pihak pusat akan melakukan verifikasi sebelum menetapkan lokasi pembangunan.
“Kalau memenuhi syarat, pembangunan bisa langsung dimulai. Daerah lain sudah ada yang jalan, sementara Kota Bogor masih nol. Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang tercepat,” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan untuk pembangunan fisik gerai dan pergudangan KKMP akan dibiayai pemerintah pusat melalui PT Agrinas Nusantara dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar per unit.
“Operasional dan pembangunannya semua dari pusat. Kita di daerah hanya menyiapkan lahannya sesuai kriteria. Kita berharap sebelum 15 November, semua usulan lahan sudah diverifikasi agar segera bisa dibangun,” pungkasnya. (*)
