Bogor24Update – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (BPD) menggelar diseminasi hasil penandaan, pelacakan, dan evaluasi anggaran intervensi gizi pada kabupaten atau kota dalam mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Kegiatan berlangsung di Green Forest Bogor, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ini dihadiri TB. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, yang hadir mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah.
“Hari ini kita Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, saya mewakili Pak Dirjen mengadakan acara untuk penurunan angka stunting yang melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten kota,” kata TB. Chaerul Dwi Sapta yang didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Selasa, 25 November 2025.
Dalam kegiatan itu, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada lima kabupaten atau kota dengan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting dari total 197 daerah yang dinilai pada 2024.
“Kita juga mengundang para Sekda provinsi serta kabupaten atau kota bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” tutur Chaerul.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) sangat penting karena mereka memegang kendali terhadap administrasi perencanaan, khususnya untuk OPD yang berperan langsung dalam penanganan stunting.
“Pak Sekda ini kunci untuk mengontrol administrasi terhadap perencanaan, terutama bagi OPD-OPD yang terlibat dalam penanganan stunting,” ucapnya.
Chaerul juga menjelaskan bahwa dulu istilah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) menjadi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) untuk pencegahan stunting pada 2025-2029.
“Pentaggingan anggaran yang kita lakukan secara top down itu bisa mengontrol sasaran bagi teman-teman pemerintah daerah terhadap penanganan stunting, bukan hanya biaya dukungan tapi sasaran kepada orang-orang yang terkena stunting atau pencegahan stunting tadi,” ucapnya.
Chaerul menegaskan pentingnya data yang akurat. Tahun depan, peran Camat akan diperkuat untuk melakukan analisis situasi, termasuk masukan bottom-up dari kepala desa dan lurah mengenai kondisi warganya.
“Tadi Pak Wakil Wali Kota juga menyampaikan berbagai inovasi Kota Bogor terkait penguatan pendataan dan penanganan stunting. Ini harus dilakukan bersama, terutama dengan komitmen kepala daerah,” terangnya.
Chaerul menekankan bahwa keberhasilan intervensi spesifik dan sensitif sangat bergantung pada ketepatan data.
“Kalau pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat, dua intervensi itu tidak bisa berjalan baik,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa transformasi kebijakan dari delapan menjadi tujuh aksi konvergensi diarahkan untuk meningkatkan akurasi intervensi penurunan stunting.
Chaerul berharap dukungan penuh dari para Sekda dan seluruh OPD, karena tanpa kolaborasi lintas sektor, percepatan penurunan stunting tidak dapat berjalan dengan baik.
“Ini juga untuk mendukung program Bapak Presiden ke depan,” pungkasnya. (*)
