Bogor24Update – Dalam memperingati Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang jatuh setiap tanggal 25 November, dimaknai dengan peningkatan kesejahteraan para guru di Indonesia, termasuk di Kota Bogor.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin usai menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 tingkat Kota Bogor di Lapangan Kresna, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, pada Selasa 25 November 2025.
“Ke depan tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan, seperti keterlambatan tunjangan yang memang melekat sebagai hak guru. Ke depan bisa kita hindari,” kata Jenal.
BACA JUGA :
Mengusung tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”, peringatan kali ini, kata Jenal Mutaqin, menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen agar para guru bukan hanya sekadar mengajar, namun juga mengedepankan sisi-sisi lain seperti kearifan lokal dan teknologi, meskipun teknologi bukan menjadi hal yang utama.
lanjut Jenal, pemerintah menyadari pemberian insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Namun pemerintah berkomitmen untuk berbuat lebih baik.
“Tahun 2026, kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000,” ujar Jenal.
Selain itu, kata Jenal, tugas administratif guru dikurangi, kewajiban mengajar tidak harus 24 jam, dan ada satu hari belajar bagi guru dalam sepekan. Dengan Kebijakan tersebut dimaksudkan agar guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Bogor juga akan melibatkan mahasiswa universitas untuk mengatasi kekurangan guru yang ada dan ikut dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
Dengan skema magang, mahasiswa tersebut nantinya bisa melakukan aktivitas KBM langsung kepada para siswa di sekolah, menyesuaikan dengan pendidikan dasar yang ditempuh mahasiswa tersebut.
“Tinggal skema pembiayaan. Ada alternatif dari BOS sekolah, namun masih kita jajaki apakah berbenturan dengan regulasi yang ada. Karena moratorium masih harus kita patuhi,” terang Jenal.
Lebih Lanjut, ia menerangkan bahwa penggabungan sekolah yang dilakukan menjadi salah satu opsi untuk meminimalisir permasalahan defisit guru di beberapa wilayah.
“Mungkin tidak semua, tapi kita minimalisir,” kata Jenal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, membenarkan bahwa akan dilakukan upaya yang optimal untuk menggali potensi baik dari mahasiswa, LSM, pemerhati dan juga pantauan teknologi yang ada.
“Kita mencoba menggali semua potensi yang ada, yaitu mahasiswa, kemudian
Menggandeng juga pihak pemerhati, LSM, kemudian juga memanfaatkan teknologi yang sudah didapat semua hampir seluruh sekolah di kota Bogor,” ujarnya.
Herry menjelaskan nantinya program kampus mengajar yang melibatkan mahasiswa magang akan dimulai pada semester ganjil atau pertengahan tahun depan.
Herry berharap hal-hal tersebut dapat memecahkan beberapa persoalan yang selama ini terjadi terutama kurangnya guru atau tenaga pengajar di Kota Bogor.
“hal ini kita jadikan upaya untuk optimalisasi dan juga memecahkan persoalan yang selama ini kita hadapi, terutama soal kurang guru maupun pembelajaran digital bagi siswa-
siswa di kota Bogor,” pungkasnya. (*)
