Bogor24Update – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan sebanyak 100 alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Aula DPRD kota Bogor, pada Senin, 9 November 2026. Adapun alat yang disalurkan terdiri dari 50 unit kursi roda dan 50 alat bantu dengar yang diperuntukkan bagi warga di enam kecamatan di Kota Bogor.
Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran tahun 2026 yang berasal dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bogor, salah satunya Said Muhammad Mohan.
Penyaluran bantuan ini, menurutnya, menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
“Tentu ini adalah sinergitas antara Pemkot dan DPRD dalam memberikan fasilitas alat yang sangat strategis bagi mereka, para difabel atau penyandang disabilitas,” ujar Jenal kepada wartawan.
Lanjut Jenal, penyaluran kursi roda kepada masyarakat merupakan program yang terus diupayakan melalui kolaborasi Pemkot Bogor dan DPRD. Aspirasi tersebut banyak ditemukan anggota dewan saat melaksanakan kegiatan reses.
“Teman-teman dewan dalam setiap resesnya pasti selalu menemukan usulan-usulan yang berkaitan dengan fasilitas untuk difabel. Saya sebagai pemerintah tentu sangat merespons dan mencoba merealisasikan apa yang menjadi amanah serta aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran,” jelas Jenal.
Dalam pendistribusiannya, sebanyak 100 penerima manfaat dari enam kecamatan diundang untuk menerima bantuan di satu lokasi. Pada pendistribusian juga turut dibantu tim Sekretariat DPRD Kota Bogor, apabila ada dari pihak keluarga penerima manfaat tidak dapat mewakili.
“Termasuk tadi ada RT dan RW yang membantu mengambilkan alat kursi rodanya karena penerima manfaat seorang diri tinggal dirumah dan tidak bisa jalan kaki, sehingga RW nya langsung yang datang kesini. Ini perhatian kerjasama yang baik antar pihak untuk memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan bagi warga disekitar kita,” kata Jenal.
Terkait keberlanjutan program tersebut Jenal mengatakan pembahasannya belum dilakukan. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 akan dibahas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bogor.
“Sedangkan untuk tahun depan belum dibahas anggaranya. Tahun depan akan dibahas itu bulan ini RAPBD 2027. Didalamnya ada apa saja nanti pembahasannya akan rapat antara TAPD dengan badan anggaran DPRD Kota Bogor,” tutur Jenal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata semangat mengembalikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat.
“Ini adalah bentuk bahwa semangat uang rakyat kembali ke rakyat. Ini juga merupakan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Mohan.
Pemberian bantuan tersebut , dijelaskanya, merupakan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus hadir terhadap apa yang dibutuhkan warganya.
Ia menyebut, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses yang dilaksanakan setiap empat bulan, tetapi juga melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk media sosial, fraksi, serta sumber informasi lainnya.
“Kami mendengarkan apa yang menjadi kesulitan warga, kemudian merumuskannya dan memasukkan kebutuhan kursi roda serta alat bantu dengar yang kami anggap paling dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Mohan menambahkan, program bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahun.
“Intinya, DPRD bukan hanya saya. Beberapa teman dari fraksi lain juga memiliki semangat yang sama untuk membantu memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan alat bantu ini,” pungkas Mohan. (*)
