Bogor24Update – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) dinilai dapat menekan daya saing industri nasional. Pakar ekonomi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Muhammad Ubaidillah Al Mustofa menjelaskan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya melemahkan daya saing produk lokal.
“Air merupakan salah satu kebutuhan primer, tidak hanya untuk subsistensi melainkan juga untuk keperluan industri,” kata Ubaidillah di Jakarta dalam keterangannya dikutip Senin, 9 November 2026.
Menurut dia, kenaikan PAT akan menambah beban biaya yang pada akhirnya dapat berdampak pada harga produk jadi yang diterima konsumen. Dia mengatakan, kondisi tersebut dapat berdampak pada daya beli konsumen sekaligus posisi produk dalam negeri di tengah persaingan dengan produk impor.
BACA JUGA :
“Dari sisi konsumen, kenaikan harga menurunkan daya beli. Sedangkan dari sisi produsen, naiknya harga dapat menurunkan daya saing dibandingkan produk luar negeri,” katanya.
Dia mengatakan harga produk lokal yang lebih mahal dapat membuat konsumen memiliki lebih banyak alasan untuk memilih produk dari luar negeri. Dia melanjutkan, hal ini pada akhirnya berpotensi menekan penjualan industri dalam negeri.
Dia melanjutkan, ketika produk lokal menjadi lebih mahal sementara konsumen memiliki alternatif produk impor, permintaan terhadap produk dalam negeri berpotensi menurun. Pada akhirnya, penjualan menurun dan potensi daya saing industri lokal pun melemah.
“Produk lokal menjadi lebih mahal, dan ini membuka kesempatan bagi produk luar negeri untuk menguasai pasar.
Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut kenaikan pajak air tanah yang terlalu tinggi. Mereka menegaskan bahwa kenaikan tarif sangat memberatkan biaya operasional perusahaan di tengah penurunan daya beli masyarakat dan minimnya okupansi.
“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI, Haryadi Sukamdani.
Haryadi berharap pemerintah mau membuka diri untuk membahas kembali bersama-sama dengan pelaku usaha untuk menetapkan berapa besaran kenaikan yang win-win solution. Dia melanjutkan, kenaikan tarif signifikan akan memberikan tekanan besar terhadap operasional seluruh industri yang memanfaatkan air tanah.
Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus mencapai 300 persen. Dia mengatakan, hal ini langsung menghantam biaya produksi industri AMDK yang sangat bergantung pada air sebagai bahan baku utama.
Dia mengingatkan kalau dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan produsen besar, tetapi juga merambat ke seluruh rantai industri, terutama pelaku UMKM. Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman kelangsungan usaha khususnya bagi produsen UMKM yang marginnya tipis.
“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” katanya.
Kementerian perindustrian (kemenperin) mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kenaikan PAT. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria mengimbau agar pemerintah mau berdiskusi terkait kenaikan tersebut untuk menjaga stabilitas iklim usaha.
“Kami mengharapkan pemda dan pelaku usaha bisa duduk bersama dalam menentukan nilai PAT agar tercipta kebijakan yang mengakomodir semua pihak,” kata Merrijantij atau yang biasa disapa Merri.
Merri mengatakan bahwa kenaikan pajak memang seharusnya dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi industri di masing-masing daerah. Meski demikian, dia juga meminta agar semua pihak memahami kebutuhan pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing.
“Harapannya agar penentuan nilai PAT tidak memberi dampak terhadap iklim usaha industri, namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi setiap daerah,” katanya. (*)
