Bogor24Update – Belasan jurnalis se-Bogor, secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang akan disahkan oleh DPR RI. Sebagai bentuk kritik, mereka menggelar aksi teatrikal di Simpang Ciawi, Gadog, Kabupaten Bogor, sebagai simbol pesan penolakan terhadap pembatasan kebebasan pers, Minggu 26 Mei 2024.
Pada aksi tersebut, belasan jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bogor Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu melakukan teatrikal.
Dalam teatrikalnya, mereka menceritakan kebebasan pers yang dianggap dibungkam oleh pemerintah melalui penolakan terhadap RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Tak hanya itu, mereka juga membawa karton bertuliskan “Tolak RUU Penyiaran”, “Suara Pers Suara Rakyat”, dan “Jangan Bungkam Kebebasan Pers”.
Sebagai tanda upaya pembungkaman, mulut dari para jurnalis itu ditutup dengan plester hitam.
Ketua IJTI Korda Bogor Raya, Niko Zulfikar, mengatakan bahwa aksi teatrikal ini digelar secara damai guna menyampaikan pesan bahwa semua jurnalis dari berbagai komunitas dan organisasi menolak RUU Penyiaran karena membungkam kebebasan pers.
“Dengan kondisi ini, kebebasan pers dibatasi oleh DPR, yang telah membatasi produktivitas dan kreativitas jurnalis. Draf RUU Penyiaran disusun tidak cermat dan berpotensi mengancam kebebasan pers,” kata Niko kepada Bogor24Update.
Dalam aksi tersebut, pembungkaman kebebasan pers juga diperankan oleh seorang badut bertuliskan “DPR RI” yang merampas kamera wartawan yang sedang meliput. Cekcok dan keributan pun tak dapat dihindarkan antara wartawan dan ‘anggota DPR’ tersebut. Mulut wartawan kemudian dibungkam oleh ‘DPR’.
Pembelengguan kebebasan pers juga digambarkan dengan simbol perampasan ID Card milik wartawan oleh ‘DPR’. Pada akhir sesi teatrikal, sebagai bentuk gugurnya kebebasan pers, dilakukan tabur bunga terhadap belasan ID Card wartawan.
“Mengapa RUU ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalistik investigasi? Selama karya tersebut memegang teguh kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data yang benar, dibuat secara profesional dan semata-mata untuk kepentingan publik sesuai UU Pers, itu sah-sah saja. Tidak menyalahi aturan,” tandas Niko.
Berikut tiga sikap jurnalis Bogor terhadap RUU Penyiaran :
1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.
2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis serta publik.
3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.
