Bogor24Update – Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan ada empat substansi yang harus dikawal bersama dalam penyusunan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Hal itu disampaikan Bima saat rapat dengar pendapat Raperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kepada para wajib pajak dari berbagai instansi, perusahaan dan pengusaha serta masyarakat di The Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Kota Bogor, Selasa (7/2/2023) kemarin.
Keempat substansi tersebut kata Bima, pertama, menyelaraskan objek pajak antara pusat dan daerah sehingga tidak ada duplikasi, pungutan ganda atau persamaan dalam pungutan pajak.
BACA JUGA :
“Harus kita kawal bersama-sama, jadi harus ditelusuri lagi kira-kira apa yang potensi memberatkan atau sudah terjadi,” katanya.
Substansi kedua, terkait administrasi mengenai biaya pemungutan pajak yang tidak lebih besar dari pajak yang diterima.
Karena, lanjut Bima Arya, keberadaan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) harus bisa memangkas dan biaya-biaya tersebut.
“Contohnya adalah apa yg diinovasikan oleh Bapenda Kota Bogor terkait Inovasi e-SPPT PBB-P2 ya, kalau selama ini kita memiliki SOP yang sangat tradisional dicetak dikirim belum tentu juga nyampe, telat, masalah dan sebagainya. Kemudian kita lakukan proses elektronik, jadi langsung dikirimkan melalui elektronik. Alhamdulillah pelaksanaannya bagus tidak hanya memangkas biaya, tapi juga menambah pendapatan dan juga memastikan tidak ada salah sasaran,” ujarnya.
Selanjutnya, substansi yang ketiga, berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Sehingga ada pengawasan bersama-sama, petugas pemungut pajak clean and clear wajib pajak juga memenuhi kewajibannya sehingga ada hasil win win solution atau tidak ada yang dirugikan.
“Pendapatan asli daerah naik kemudian dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui fasilitas umum yang dibangun, pembangunan berkelanjutan melalui pendapatan asli daerah tadi,” ujarnya.
Yang keempat lanjut Bima Arya, Kota Bogor ini terus menciptakan iklim usaha yang terus membaik.
Di Bogor berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik dengan kondisi di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional, inflasi relatif aman terkendali dan selama pandemi pertumbuhan cafe, restoran, warung naik 300 persen.
Catatan lain yang bisa menjadi satu materi dalam menyusun Raperda ini adalah memastikan dan memihak pertumbuhan dan pengembangan ekonomi tidak bertentangan dengan lingkungan.
