Bogor24Update – DPRD Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan segera mengusulkan bupati Bogor definitif. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, Jumat 18 Agustus 2023.
Menurut Rudy, kriteria untuk menjadi Bupati Bogor definitif hanya satu, yakni cinta dan sayang terhadap Kabupaten Bogor.
Dan dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Bogor akan menggelar rapat Paripurna untuk mengusulkan nama calon Bupati Definitif tersebut.
BACA JUGA :
“Kita akan segera rapat untuk bermusyawarah untuk menjadwalkan rapat paripurna supaya Kabupaten Bogor, walaupun tersisa beberapa bulan,” kata Rudy.
Pengusulan dan Rekomendasi Bupati Definitif kata Rudi, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kebetulan suratnya sudah ada lalu surat persetujuan dari mendagri juga sudah ada, baru kami terima, kami diminta nama calon bupati definitifnya, kalo calonnya kan cuman satu wakil bupati jadi bupati,” ujar Rudy.
Pengusulan Bupati Definitif dilakukan agar kekosongan jabatan pimpinan di Kabupaten Bogor bisa segera terisi dipenghujung masa jabatannya Plt. Bupati Bogor.
“Supaya dalam 4 bulan terakhir masa kekosongan pimpinan kabupaten bogor dapat segera terisi dan kekosongan beberapa SKPD dapat prosesnya lebih cepat,” sambungnya.
Tak hanya itu, Ia juga turut mendorong pelantikan Bupati Bogor definitif bisa dilakukan sebelum September. Karenanya, pada 5 September mendatang, Gubernur Jawa Barat mengakhiri masa jabatnya.
“Mekanisme kita sudah tempuh dari awal, kami sudah bergerak ke gubernur, gubernur sudah bergerak ke mendagri, mendagri sudah menjawab memungkinkan,” imbuhnya.
Dijelaskan Rudy, usai paripurna digelar nantinya Gubernur Jawa Barat akan segera menjadwalkan untuk pelantikan Bupati Definitif.
“Kami berharap bulan ini, karena masa jabatan gubernur berakhir pada 5 September. Jadi kalo bisa sebelum 5 September sudah selesai semua,” jelasnya.
Rudy menambahkan, dengan penetapan bupati definitif mekanisme pengambilan keputusan akan berubah.
Pengambilan kebijakan strategis seperti mengisi kekosongan SKPD menjadi lebih cepat karena bisa diproses langsung bupati definitif.
“Sehingga September, Oktober, November, Desember kekosongan jabatan dapat terisi semua, mekanismenya jadi berubah yang tadinya harus izin ke Mendagri bisa diproses langsung dan beberapa pengambilan kebijakan proses nya bisa diambil lebih cepat,” pungkasnya Rudy Susmanto.
