Bogor24Update – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke sejumlah pemangku kepentingan pendidikan mulai dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, pada Rabu, 15 Juli 2025.
Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak ada siswa terutama dari masyarakat kurang mampu putus sekolah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, mengatakan hari ini Fraksi PAN DPRD Kota Bogor bersilaturahmi dengan PGRI dan Dinas Pendidikan, untuk melakukan diskusi dan mencari solusi memastikan siswa baru terutama dari masyarakat tidak mampu tidak ada yang putus sekolah. Menurutnya, BPS dan PGRI juga mempunyai lembaga pendidikan swasta yang banyak.
“Kami mengajak bicara agar sama-sama membuka ruang kemudahan untuk mereka. Tentunya sambil juga kami mendengar keluhan dari beliau-beliau yang mengelola pendidikan swasta ini,” terang Safrudin.
Sedangkan pointnya, kata Safrudin Bima, tidak ada masalah bagi mereka, dahulu pernah dengar misalnya adanya kesulitan membayar segala macam, tapi pihaknya juga bisa mengecek langsung ke lapangan.
“Pada intinya ini sesuatu yang positif karena kami juga mendengar masukan-masukan bahwa ada banyak keluhan yang disampaikan dalam kaitan pengelolaan sekolah segala macam ini,” ungkap Safrudin Bima.
“Jangan sampai mereka warga tidak mampu itu tidak bisa sekolah BMPS ini wadah musyawarah perguruan swasta mereka wadahnya para sekolah swasta, PGRI sendiri juga punya yayasan sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna, mengungkapkan banyak yang disampaikan kepada Fraksi PAN DPRD Kota Bogor tentunya menjadi perhatian khusus untuk Pemkot Bogor agar bisa merealisasikan.
“Tentunya kami di sini mendorong sebagai wakil rakyat, memastikan tidak ada anak-anak yang putus sekolah dan bisa bersekolah, bentuknya nanti seperti apa yang tidak mampu ini harus cepat mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
“Tadi masukan juga, minta klasifikasi mana penerima manfaat yang tepat agar masyarakat yang tidak mampu juga mendapat pendidikan. Dengan klasifikasi kategorinya seperti apa. Jadi tadi ada masukan dari BMPS, nanti di klasifikasi lagi penerima manfaatnya. Kami akan berkomitmen tentunya untuk memajukan masyarakat Kota Bogor salah satunya yang penting adalah di bidang pendidikan,” Beber Hakanna.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor lainnya, Karina Soerbakti, menuturkan tadi masih berdiskusi pastinya, masih bertukar pikiran saja dengan pihak perguruan swasta, belum ada keputusan.
“Karena semua itu harus di kolaborasi dari begitu banyak stakeholder. Kami juga tadi saling sharing masalah isu nya seperti apa,” katanya.
Ditempat yang sama, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Achmad Rifky Alaydrus, memaparkan intinya PAN Kota Bogor satu semangat untuk masyarakat Kota Bogor, agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya secara adil di Kota Bogor.
“Kami dari fraksi PAN berupaya mengambil beberapa masukan masukan dari pihak swasta dan PGRI. Jadi kondisinya untuk sekolah sudah cukup, tetapi tinggal bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi subsidi untuk masyarakat tidak mampu,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor, lanjut Rifky, kemungkinan akan memperjuangkan dan dari fraksi PAN akan mencoba mengusulkan Perda yang mungkin nanti disepakati oleh Bapperida.
“Intinya kami semangat untuk masyarakat Kota Bogor agar mendapatkan pendidikan yang layak, adil, baik dan bisa mendapatkan pendidikan yang gratis untuk masyarakat yang tidak mampu,” pungkasnya. (*)
