Bogor24Update – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan rapat koordinasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama kepala daerah baik bupati maupun wali kota di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, pada Senin, 29 September 2025.
Dedi Mulyadi menyampaikan hasil evaluasi program MBG yang digagas pemerintah pusat. Kata ia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi dan monitoring yang juga akan bertugas sebagai Satgas MBG Provinsi
“Kerangka kerja ke depan sudah kita siapkan, sambil menunggu Perpres, Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi dan monitoring yang juga akan bertugas sebagai Satgas MBG Provinsi. Ini dilakukan sebelum satgas dari pemerintah pusat terbentuk,” kata KDM kepada awak media.
Nantinya, Satgas MBG Provinsi akan bertanggung jawab penuh terhadap evaluasi seluruh rantai kegiatan MBG, mulai dari penyiapan dapur, proses memasak, pengiriman makanan, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini juga menegaskan bahwa pengecekan kelayakan makanan tidak boleh dilakukan oleh guru. “Yang mencicipi nanti bukan guru, tapi tim yang memang ditunjuk khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyebut rencana pembentukan lembaga aduan di setiap kabupaten dan kota. Lembaga ini akan menerima laporan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanannya.
“Kalau melihat alokasi pemerintah angka Rp 10.000 ini tidak boleh berkurang karena keuntungannya sudah disiapkan Rp 2000 per porsi, maka nilai makanan yang diterima siswa tidak boleh kurang. Kalau berkurang, ada tiga sanksi, yaitu sanksi administratif, penghentian kemitraan, proses pidana korupsi karena ada uang yang digelapkan yang tidak disajikan dalam bentuk bahan makanan yang harus diterima oleh siswa,” bebernya.
Gubernur juga mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang dimungkinkan nanti pemprov dan pemda membangun dapurnya di sekolah. “Sehingga bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG ini yang menjadi fokus,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Dedi, rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan supplier seluruh kebutuhan MBG terdata di dalam data statistik Bappeda, sehingga hal tersebut akan bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang diturunkan melalui MBG melalui APBN dan siklus keuangannya bisa terlengkapi.
“Hari ini pemerintah provinsi dan kabupaten mengalami pengurangan dana transfer, karena pengurangan dana transfer itu otomatis kan akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi, misalnya, jumlah orang kerja mengalami penurunan sehingga MBG ini harus menjadi bagian dari stimulus untuk mengisi ruang kosong fiskal yang hari ini berkurang,” pungkasnya. (*)
