Bogor24Update – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminimalisir potensi konflik sosial dalam menangani polemik lalu lintas angkutan tambang di Jalan Raya Parungpanjang-Bunar Cigudeg.
Bukan tanpa sebab, Rudy menyebut bahwa di kawasan tambang itu banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sehingga perlu diakomodir secara keseluruhan.
“Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy Susmanto, Selasa 9 Januari 2024.
Menurutnya, Pemkab Bogor harus lebih jeli melihat situasi di Parungpanjang. Apalagi belum lama ini terjadi keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sejumlah sopir truk saat penertiban jam operasional angkutan tambang.
Rudy menyadari, penyelesaian masalah di Parungpanjang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, solusi yang sudah dijanjikan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan. DPRD Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan memberikan dukungan.
“Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan,” kata dia.
Kemudian, lanjut Rudy, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar, harus direalisasikan.
Pembangunan jalan yang rencananya akan dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang itu membutuhkan keterlibatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Rudy meminta Pemkab Bogor merajut lagi komunikasi untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
“Harapan terbesar masyarakat yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi, masyarakat menunggu realisasinya,” sambung Rudy.
