Bogor24Update – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminimalisir potensi konflik sosial dalam menangani polemik lalu lintas angkutan tambang di Jalan Raya Parungpanjang-Bunar Cigudeg.
Bukan tanpa sebab, Rudy menyebut bahwa di kawasan tambang itu banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan sehingga perlu diakomodir secara keseluruhan.
“Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy Susmanto, Selasa 9 Januari 2024.
Menurutnya, Pemkab Bogor harus lebih jeli melihat situasi di Parungpanjang. Apalagi belum lama ini terjadi keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sejumlah sopir truk saat penertiban jam operasional angkutan tambang.
Rudy menyadari, penyelesaian masalah di Parungpanjang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, solusi yang sudah dijanjikan pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan. DPRD Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan memberikan dukungan.
“Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi kesana saat jam operasional diberlakukan,” kata dia.
Kemudian, lanjut Rudy, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar, harus direalisasikan.
Pembangunan jalan yang rencananya akan dikhususkan untuk lalu lintas angkutan material tambang itu membutuhkan keterlibatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Rudy meminta Pemkab Bogor merajut lagi komunikasi untuk merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
“Harapan terbesar masyarakat yang dianggap bisa mengakomodir semua kepentingan adalah pembangunan jalan. Pembangunan ini juga sudah menjadi janji politik pemerintah provinsi, masyarakat menunggu realisasinya,” sambung Rudy.
Jika penanganan hanya berkutat pada pengaturan jam operasional, Rudy menambahkan, yang dikhawatirkan terjadi adalah konflik sosial antara petugas dengan kelompok masyarakat sopir dan juga konflik antara kelompok sopir dengan kelompok masyarakat lainnnya.
“Hal ini harus kita cegah,” tegas dia.
Seperti diketahui, ketegangan di Parungpanjang kembali terjadi di Parungpanjang. Kali ini, sejumlah sopir truk tambang terlibat keributan dengan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor di jembatan perbatasan Kabupaten Tangerang-Bogor. Bahkan insiden tersebut berlanjut dengan aksi perusakan.
Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih mengatakan, keributan itu bermula saat petugas memberlakukan Perbup tentang Operasional Truk Tambang.
“Video yang beredar itu benar apa adanya, telah terjadi keributan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023, tentang pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang,” kata Dadang, Jumat 5 Januari 2023.
Ia memaparkan, mulanya sekitar pukul 16.10 WIB Dishub tidak membolehkan pengemudi truk tanpa muatan masuk ke wilayah Kabupaten Bogor di jam operasional.
“Jadi uji coba memasukkan kendaraan tidak bermuatan dari Kabupaten Tangerang ke Kabupaten Bogor pada pukul 13.00 -16.00 WIB, telah selesai karena sudah menunjukkan waktu pukul 16.10 WIB,” jelasnya.
Atas dasar aturan, petugas memutarbalikkan truk yang sudah terlanjur melintas. Tapi, sikap tegas petugas mendapat reaksi dari para supir dan kernet. Mereka tetap tidak mau putar balik hingga akhirnya terjadi “pertarungan” silat lidah dengan petugas.
“Yang lewat itu truk kosong, dan pengemudi tidak terima ketika diarahkan untuk putar balik, lalu dengan sengaja menyenggol kendaraannya ke personil Dishub atas nama Slamet Lestariyadi,” ungkap Dadang.
Bahkan sopir tersebut sempat memberikan ancaman kepada Personil Dishub. Video insiden keributan antara petugas dengan sopir itu sempat viral di media sosial.(*)
