Hal ini menurutnya, bertujuan untuk memastikan pembangunan masyarakat yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui RPJMD 2019 – 2024 bisa terlaksana, disamping menjalankan program nasional untuk penurunan stunting serta menurutnkan angka kematian ibu dan bayi.
Lusiana menilai pembangunan bersifat kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Bogor hingga jelang berakhirnya kpemimpinan Walikota Bima Arya masih kurang. Pemkot masih berfokus kepada pembangunan fisik.
“Jadi memang pembangunan masyarakat ini harus dimulai dan disebarluaskan. Pemkot Bogor jangan hanya berfokus pada infrastruktur saja, karena kalau KKB Harkat bisa, mengapa yang lain tidak,” tegasnya.
Untuk memastikan program ini merata ke setiap kelurahan yang ada di Kota Bogor, Lusiana menjanjikan akan mendukung penuh program ini dari segi anggaran dan akan mengawasi kinerja dari dinas terkait untuk bisa menjalankan programnya.
“Kami di DPRD Kota Bogor siap memberikan dukungan kebijakan anggaran dan mengawasi kinerja dinas terkait agar program kampung KB ini bisa tersebar di seluruh kelurahan Kota Bogor,” pungkasnya.
Dikertahui, penjurian Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Harkat ini dihadiri pula oleh Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim. (Bonz)
