Bogor24Update – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Divisi Perencanaan Data dan Informasi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 68 kelurahan yang digelar di Green Forest, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan.
Kegiatan bimtek bagi penyelenggara divisi operator data pemilih (ODP) ini untuk memberikan pelatihan agar mereka bisa mengaplikasikan data pemilih untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
“Bimtek ini agar divisi data bisa mengoperasikan aplikasi Sidalih untuk daftar pemilih pada Pilkada, yaitu wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nanti,” kata Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Bogor, Ferry Buchori Muslim kepada Bogor24Update, Selasa, 11 Juni 2024.
Ia menjelaskan, setelah terbentuknya PPS di setiap kelurahan di enam kecamatan, mereka akan bekerja untuk memasukan data yang hari ini mereka mengikuti kegiatan bimtek.
“Divisi ini akan bekerja sesuai fungsinya, khusus pendataan operator, mereka juga akan bekerja door to door ke rumah warga,” terangnya.
Sebelumnya, kata Ferry, KPU Kota Bogor sudah mengumpulkan PPS dalam pemetaan TPS yang akan menjadi lokasi pemilih.
Dari hasil pemetaan tersebut PPS harus memasukan data tersebut ke aplikasi Sidalih.
“Atas dasar ini kami melaksanakan apakah mereka sudah memahami untuk operasikan Sidalih dan oleh karena itu PPS untuk memasukkan data tersebut ke Sidalih, nanti akan menjadi data rujukan data pemilih untuk proses coklit,” jelasnya.
Selain itu, pada 13 Juni 2023 nanti, pihaknya sudah mulai membuka petugas untuk pantarlih yang akan bekerja mulai 24 Juni sampai 27 Juli 2024.
“Data yang mereka terima akan dicocokkan sesuai data yang ada lapangan dengan keadaan seperti apa,” kata dia.
Untuk proses pemutakhiran data yang dilakukan saat ini, sambung dia, tidak jauh beda dengan pelaksanaan pemilu kemarin.
Namun yang membedakan isi jumlah TPS, sehingga jumlah pemilih yang maksimal hanya 300 sekarang bisa 600 per TPS.
“Dan ini disebabkan apa, untuk efisiensi dan efektifitas kita, sekarang beban kerja kita lebih ringan, hanya dua kertas suara yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat,” paparnya.
Ia manambahkan untuk TPS nanti akan berkurang dari awalnya 2.913 di pilpres dan pileg kemarin, sekarang menjadi 1.515 di pilkada.
“Nah nanti jika ada yang mengalami kendala dalam pendataan bagi petugas operator ini, kita saling berhilarki yah, karena pantarlih ini di SK kan oleh PPS, nanti PPS akan berkoordinasi kepada PPK hingga ke tingkat kota,” pungkasnya. (*)
