Bogor24Update – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu dikarenakan kondisi keuangan daerah yang masih minus pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024.
“Bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP (penyertaan modal pemerintah), agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” ujar Anita saat pembahasan KUA-PPAS 2024 antara komisi II dengan mitra kerjanya, Selasa, 8 Agustus 2023.
Dia menyoroti salah satu BUMD, yakni Perumda Trans Pakuan. Namun Anita menilai langkah-langkah yang diambil oleh direktur utama beserta jajarannya perlu diapresiasi karena tren pendapatan positif yang mulai meningkat.
Dia pun berharap dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan perusahaan dan sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa perumda ini akan maju. Kami harap hal ini bisa ditiru oleh BUMD lainnya,” ujarnya.
Sementara mengenai pendapatan daerah, Anita meminta juga sektor pajak daerah untuk terus ditingkatkan di tahun 2024 mendatang.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kata dia, perlu kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama PBB dan BPHTB.
“Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB,” pintanya.
Dalam hal itu, Bapenda terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melakukan pendekatan dengan wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak.
Anita memungkas dengan meminta kepada seluruh SKPD untuk terus saling berkomunikasi dan bersinergi agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal.
Sebab jika melihat KUA-PPAS 2024, Pemkot Bogor harus berpedoman kepada sektor pembangunan berkelanjutan, yaitu peningkatan ekonomi, membangun sosial budaya masyarakat, dan memperhatikan agar tidak merusak lingkungan.
“Dinas dan lembaga seharusnya selalu saling berkoordinasi dan bersinergi dalam berbagai hal agar secara aturan tetap aman, secara pelayanan juga tetap baik dan meningkat,” katanya.
“Pemakaian anggaran benar-benar tepat sasaran dalam membangun masyarakat dan Kota Bogor agar sejalan dengan pendapatan,” imbuhnya.
