Bogor24update – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mencatat pendapatan asli daerah (PAD) sampai dengan Mei 2023 tercapai 34,99 persen. Penerimaan pajak daerah terbesar di PBB-P2.
Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan, komponen PAD dari sektor pajak daerah dengan target Rp936 miliar baru tercapai Rp371 miliar (39,6 persen) di Mei 2023.
Jika dilihat dan dibandingkan pada Mei 2022, sambung Deni, maka didapatkan angka pertumbuhan sebesar 10 persen.
“Ini menunjukkan upaya peningkatan pendapatan tahun 2023 dari sektor pajak melihatkan hasil. Di sisi lain, ekonomi di Kota Bogor sudah tumbuh recovery-nya maupun perputaran ekonomi di Kota Bogor benar-benar menunjukkan kondisi yang pulih dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya dikutip Kamis, 8 Juni 2023.
Sementara untuk sektor retribusi daerah terbilang masih relatif kecil, yakni 21,94 persen. Namun angka tersebut lebih besar dibanding tahun 2022.
Untuk kekayaan daerah berupa sumbangan dari BUMD baru tercapai 16,46 persen atau Rp5 miliar dari perbankan, sementara BUMD lain sampai Mei 2023 belum ada yang masuk.
Kemudian, pendataan lain-lain PAD dari Rp325 miliar yang ditargetkan sudah masuk Rp83 miliar atau 25,26 persen.
Deni menilai performa di triwulan pertama menuju triwulan kedua pada beberapa sektor PAD perlu menjadi perhatian.
“Dari BUMD barangkali untuk disegerakan penyetoran sebagian labanya yang sudah menjadi komitmen, tentunya kebutuhan belanja kita di triwulan kedua cukup signifikan,” imbuhnya.
Hingga Mei 2023, sektor pajak daerah terbesar di PBB-P2 tercapai Rp118 miliar (71 persen) dari target Rp 165 miliar. Hal ini, dikatakan Deni, dipengaruhi kebijakan stimulus yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor.
Jika dibandingkan pada Mei 2022 yang sebesar Rp89 miliar, lanjut Deni, ada performa yang cukup baik, meningkat hampir Rp30 miliar (40 persen).
Treatment atau penanganan yang diterapkan kata dia, sama tetapi wajib pajak membayar lebih dan salah satu peningkatan adalah tahun 2023 NJOP ditingkatkan sebesar maksimum 30 persen dari tahun 2022.
Hal itu tidak terlepas dari ekonomi masyarakat yang masih terbebani kondisi Covid-19 yang masih terasa untuk ekonomi di tahun 2023.
Namun pajak daerah yang masih kecil ada di BPHTB baru tercapai 21,37 persen, mengingat target tahun 2023 sebesar 396 persen, maka jika dibanding realisasi pada tahun 2022 angka sebesar 205 persen.
Deni menambahkan, pendekatan-pendekatan terus diupayakan untuk segera dilakukan pembayaran pada beberapa transaksi yang cukup signifikan.
“Ini juga berpengaruh pada kebijakan di BPN dan kita terus berkoordinasi dengan BPN dan para wajib pajak,” katanya.
Bapenda mengapresiasi untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD yang performa dengan angka baik sampai Mei 2023.
“Dilihat dari per OPD maka yang masih relatif kecil ada di DPMPTSP, karena target PBG sebesar Rp28 miliar baru terealisasi Rp2,2 miliar. Ini menjadi perhatian kami karena tentunya akan mengganggu pendapatan secara keseluruhan untuk target retribusi, untuk lain-lain,” ungkapnya.
“PAD, saya melihat realisasi tahun 2023 menunjukan hal yang baik dibanding tahun lalu, walaupun dari sisi target ada beberapa kontraksi target di beberapa OPD mengingat kondisinya perlu ada perubahan di tahun 2023,” pungkasnya.
