Bogor24Upadate – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meninjau progres pembangunan Skybridge oleh PT KAI dan pembangunan jalur pedestrian sekitar Stasiun Bogor di Jalan Kapten Muslihat yang perlu dikoordinasikan secara teknis dengan penataan oleh pemerintah Kota Bogor di sekitar Stasiun.
Titik pertama yang dicek oleh Dedie yakni titik awal pembangunan Skybridge di Stasiun Paledang yang saat ini dalam proses pengerjaan oleh Balai Teknis Perkeretaapian (BTP) Bandung.
“Seperti yang disampaikan oleh PPK dari PT BTP Bandung, ada beberapa titik yang harus kita koordinasikan, terutama di area Stasiun Paledang, kemudian Kapten Muslihat dan Skybridge yang menuju Stasiun dan Alun-alun,” kata Dedie, Kamis (5 Januari 2023)
Ia melihat ada yang perlu dikoordinasikan secara teknis dalam rencana penghapusan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Kapten Muslihat.
Dedie menjelaskan, saat ini jumlah penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) yang turun di Stasiun Bogor ada sekitar 46 ribu penumpang yang mengakses jalur keluar di Jalan Mayor Oking dan menggunakan akses JPO. Sedangkan penumpang yang mengakses pintu keluar di Alun-alun Kota Bogor hanya sekitar 20 ribuan penumpang.
“Jadi kedepan dengan kondisi area Alun-Alun yang lebih luas, juga rencana penataan pedestrian Jalan Nyi Raja Permas dari titik Kapten Muslihat sampai dengan Blok F, mestinya kita harus sinkronisasi dan kita cari jalan keluar untuk bisa menggeser masyarakat yang sebelumnya lebih banyak turun di Mayor Oking untuk bisa kita arahkan ke arah Alun-Alun,” jelasnya.
Dikatakan Dedie lebih lanjut, Skybridge yang titik awalnya berada di Stasiun Paledang Kota Bogor akan berujung di Alun-alun Kota Bogor. Selain itu dari sisi penataan jalur pedestrian, ada penataan saluran air yang juga harus diselesaikan agar saat hujan besar limpasan air tidak masuk ke dalam Stasiun Bogor.
“Nah tentu dengan pembangunan box culvert di Kapten Muslihat, itu harusnya nanti terintegrasi juga dengan box culvert yang akan dibangun oleh PUPR ke arah Jalan Nyi Raja Permas. Supaya tidak ada lagi nanti ke depan limpasan air atau genangan yang menghambat layanan publik, khususnya perkeretaapian Bogor menuju daerah lain,” katanya. (*)
