Disamping itu, masyarakat pun tidak cukup hanya merasa kecewa. Kerusakan yang terjadi terhadap fasilitas ini, bisa saja adanya andil masyarakat, terutama yang tidak patuh dan taat terhadap aturan, serta tidak turut menjaga keutuhannya.
Bila diperhatikan, tidak sedikit pula masyarakat yang ‘mengangkangi’ aturan bahkan cenderung merusak fasilitas publik, tak terpatri hanya pada lapangan sempur, namun juga pada fasilitas-fasilitas publik lainnya. Ditambah lagi kurangnya ketegasan petugas dilapangan dalam mengantisipasi keberlangsungan keutuhan fasilitas. Hal itu bisa menjadi salah satu faktor.
Tak mudah memang dalam menerapkan aturan secara tegas, namun itu adalah sebuah konsekuensi yang harus ditempuh bagi pemerintah daerah melalui para petugas lapangan, walau bisa saja menibulkan rasa ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya terjadi perselisihan.
BACA JUGA :
Sementara masyarakat sendiri tidak bisa hanya menyatakan bahwa fasilitas tersebut dibangun dengan uang rakyat, sehingga sudah semena mena dalam penggunaannya. Namun justru sebaliknya, bila itu dibangun dari uang rakyat, seyogyanya msyarakat benar benar merasa memiliki fasilitas tersebut dengan turut menjaga agar fasilitas tidak mudah rusak.
Bayangkan, untuk memperbaiki jogging track saja pemerintah Kota Bogor harus kembali menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, perlu disadari, apabila kerusakan kerap terjadi akibat ketidak patuhan semua pihak, serta tidak adanya ketegasan yang konsisten yang dapat memberikan efek jera, maka anggaran itu akan lebih banyak lagi terbuang.
Sementara pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor itu, tidak hanya dialokasikan untuk perbaikan sarana dan fasilitas publik. Dana miliaran rupiah masih bisa digunakan untuk hal lain yang juga sama penting, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan kurang mampu.
Jika diakui dana tersebut dari kita (uang rakyat), pertanyaannya adalah, tidak sayangkah bila harus banyak terbuang karena ulah kita sendiri ?
Maka dari itu, transparansi dari pemerintah daerah sangatlah diperlukan terkait penggunaan uang rakyat, untuk menghindari asumsi liar di masyarakat, dan semua pihak lebih dapat menumbuhkan kesadaran untuk selalu menjaga keutuhan, kenyamanan dan keberlangsungan sebuah fasilitas publik, serta konsistensi penerapan aturan yang lebih tegas yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan. ***
