Bogor24Update – Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke Kantor Satpol PP Kota Bogor. Kedatangan para legislator itu untuk mengecek kondisi kantor sekaligus melakukan pembahasan terhadap isu penegakan peraturan daerah (perda).
Rombongan Komisi I DPRD Kota Bogor dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Hj. Hakanna dan diikuti Sekretaris Said Muhamad Mohan beserta anggota Asep Nadzarullah, Desy Yanthi Utami, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Islamiyah, Tri Kisowo Jumino, dan Fajar Muhammad Nur.
Hakanna menyampaikan bahwa komisi I saat ini tengah fokus menyelesaikan isu perihal penegakan perda terutama bidang perizinan.
BACA JUGA :
“Sesuai tupoksi kami di bidang pengawasan. Kami sedang fokus terkait masalah perizinan. Sehingga kami ingin mengetahui bagaimana proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan perda di Satpol PP,” kata Hakanna.
Kota Bogor yang menjadi penopang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dianggap Hakanna merupakan magnet investasi untuk sektor kafe, restoran, dan hiburan. Sehingga penegakan perda terkait perizinan harus bisa dijalankan agar tidak terjadi masalah di wilayah dan bisnis yang dibangun tanpa adanya perizinan yang jelas.
“Karena kita tidak boleh mempersulit investasi tapi peraturan harus dijalankan. Sehingga peran pengawasan dari Satpol PP menjadi penting,” jelas Hakanna dikutip Kamis, 6 Februari 2025.
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustyan Syach menjelaskan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda, pihaknya memiliki tiga cara dalam hal pengawasan.
Pertama adalah pengawasan secara langsung dengan menerjunkan personel, kedua menerima limpahan berkas laporan dari dinas teknis, dan terakhir menerima aduan dari masyarakat.
“Tiga hal ini jadi acuan kami mengawasi di lapangan. Disamping kami juga menampung aduan melalui sosial media yang disampaikan langsung oleh masyarakat,” ungkap Agustyan Syach.
Ia berharap dengan kunjungan yang dilakukan oleh komisi I, peran pengawasan terhadap pelanggaran perda bisa lebih dimaksimalkan dengan adanya dukungan dan arahan dari anggota DPRD Kota Bogor.
“Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan yang ada. Namun dengan dukungan dan arahan yang diberikan oleh DPRD semoga kami bisa lebih maksimal,” ujarnya. (*)
