Bogor24Update – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyoroti terkait kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, berdasarkan hasil rapat kerja dapat ditarik data bahwa angka kemiskinan di Kota Bogor masih tinggi dan layanan dasar kepada masyarakat tidak maksimal.
Dia menilai tim yang dibentuk melalui SK Wali Kota Bogor ini tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, di mana tim hanya dibentuk tanpa ada laporan kinerja dan penyampaian hasil kinerja.
“Tidak pernah ada laporan kinerja dan capaiannya. Tim ini hanya semata-mata dibentuk lalu cicing (diam),” ujar Saeful dikutip Selasa, 12 Desember 2023.
Dari hasil rapat dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor selama satu tahun ini, kata dia, penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor belum menunjukkan hasil positif.
Sebab, sambungnya, berdasarkan data BPS Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor berada di 7,10 persen atau dengan jumlah penduduk miskin 79,2 ribu jiwa.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana jumlah penduduk miskin ada 75 ribu jiwa.
Oleh karena itu, Saeful meminta kepada Pemkot Bogor agar segera melaksanakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga melalui Dinas Sosial.
Dirinya menilai kehadiran aplikasi SOLID seharusnya bisa memudahkan Pemkot Bogor dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin.
“Oleh karena itu, kita berharap Kepala Dinas Sosial yang baru nanti harus mampu memetakan dan melakukan pemutakhiran data DTKS secara berlanjut, karena kemiskinan ini sangat dinamis,” tegasnya.
Disamping itu, Saeful turut menyoroti euforia akhir masa jabatan wali kota dengan rencana peresmian proyek-proyek mercusuar dan branding tentang capaian kesuksesan kepemimpinan tidak berbanding lurus dengan kondisi secara nyata di masyarakat.
Menurutnya, permasalahan dasar, kesejahteraan, kemiskinan, dan pendidikan sampai hari ini pun belum ada jawabannya.
Dia menyampaikan jangan sampai ada pembenaran, bahwa APBD kota Bogor tidak pro untuk kesehatan warganya karena lebih mementingkan pada capaian fisik infrastruktur semata.
Bahkan, bongkar pasang pejabat khususnya di Dinas Sosial menyiratkan tidak fokus dan seriusnya pemerintah dalam penanganan masalah sosial di Kota Bogor.
“Saya lebih melihat, rotasi dan promosi hanya untuk menyiapkan slot berbagi balas budi dalam tanda kutip. Akhirnya, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan warga dikesampingkan dalam anggaran,” ucapnya.
