Dirinya menilai kehadiran aplikasi SOLID seharusnya bisa memudahkan Pemkot Bogor dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin.
“Oleh karena itu, kita berharap Kepala Dinas Sosial yang baru nanti harus mampu memetakan dan melakukan pemutakhiran data DTKS secara berlanjut, karena kemiskinan ini sangat dinamis,” tegasnya.
Disamping itu, Saeful turut menyoroti euforia akhir masa jabatan wali kota dengan rencana peresmian proyek-proyek mercusuar dan branding tentang capaian kesuksesan kepemimpinan tidak berbanding lurus dengan kondisi secara nyata di masyarakat.
Menurutnya, permasalahan dasar, kesejahteraan, kemiskinan, dan pendidikan sampai hari ini pun belum ada jawabannya.
Dia menyampaikan jangan sampai ada pembenaran, bahwa APBD kota Bogor tidak pro untuk kesehatan warganya karena lebih mementingkan pada capaian fisik infrastruktur semata.
Bahkan, bongkar pasang pejabat khususnya di Dinas Sosial menyiratkan tidak fokus dan seriusnya pemerintah dalam penanganan masalah sosial di Kota Bogor.
“Saya lebih melihat, rotasi dan promosi hanya untuk menyiapkan slot berbagi balas budi dalam tanda kutip. Akhirnya, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan warga dikesampingkan dalam anggaran,” ucapnya.
