Bogor24Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Tangerang, belum menentukan solusi untuk menangani persoalan jalur tambang yang kerap terjadi.
Meski kedua daerah telah menggelar pertemuan pada siang hingga sore tadi, Jumat 19 September 2025, keputusan dan kebijakan belum juga ditentukan.
Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pada pertemuan pertama tersebut lebih kepada menyamakan persepsi.
“Kita bicara tentang kesamaan, tentang Indonesia lah ya, tidak ada ego masing-masing untuk jaga kondusifitas,” kata Ajat kepada wartawan.
Ajat mengakui bahwa rentetan peristiwa yang terjadi di jalur tambang tersebut menjadi bahan evaluasi antara kedua pemerintahan. Puncaknya adalah aksi blokade truk yang dilakukan masyarakat pada Kamis malam 18 September 2025.
Rentetan persoalan itu, kata dia, akan dibahas kemudian kebijakannya diputuskan pada pertemuan kedua pada hari Minggu mendatang.
“Dari situ kemudian di hari Minggu, ada rapat Bupati, Gubernur. Nanti pimpinan-pimpinan kita ke sana memutuskan seperti apa. Karena sama-ama punya rasa, di sana juga ada yang meninggal, di kita juga ada, di sana yang melahirkan sulit, di sini juga sulit,” jelas Ajat.
Ajat mengungkap bahwa persoalan jalur tambang ini adalah hal yang sangat krusial. Apalagi saat ini Pemkab Bogor juga tengah melakukan pembangunan di jalur tersebut.
“Karena kan kondisi sekarang lalin (lalu lintas) yang terhambat karena pembangunan, maka kita juga harus mengatur kantong parkir, termasuk personel,” ungkapnya.
Ia berharap kebijakan pemerintah pada persoalan jalur tambang yang sudah terjadi sejak tahun 1974 ini bisa dilakukan dengan tepat.
“Kelihatannya sama (harapan Pemkab Bogor dan Tangerang). Semuanya ingin menyelesaikan permasalahan ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 74,” pungkas Ajat.(*)
