Bogor24Update – Komisi IV DPRD Kota Bogor menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kamis (8/5/2025).
Kedatangan para legislator untuk menindaklanjuti kasus dugaan keracunan makanan yang dialami oleh pelajar hingga guru yang terjadi baru-baru ini.
Jajaran Komisi IV juga turut menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor.
BACA JUGA :
Setibanya di lokasi, rombongan komisi IV langsung mengecek kondisi dapur yang saat itu sedang proses produksi dan pengemasan makanan.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlunya dilakukan peningkatan dalam menjaga kebersihan tempat dan makanan.
Sebab dari pemeriksaan, pihaknya mendapati kondisi lantai kurang bersih serta adanya lalat yang hinggap ke makanan. Lalu, penggunaan kayu pada meja dan mobil pengantar makanan yang sedianya berbahan stenlis.
“Beberapa temuan ini sebagai bahan masukan,” ujar Rezky menambahkan.
Sekretaris Komisi IV, Juhana menambahkan kegiatan ini bentuk dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Sehingga ke depannya, pihaknya bisa membantu pelaksanaan program dengan memberikan masukan yang meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kota Bogor.
“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah MBG ini yang luar biasa manfaatnya. Tapi karena adanya kejadian ini, kami perlu mengetahui proses yang ada dan mungkin bisa memberikan masukan. Ini jangan lagi terjadi di kemudian hari,” kata Juhana.
Selain melakukan pemeriksaan, Komisi IV juga menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan pihak Yayasan Sekolah Bosowa Bina Insani dan pengelola SPPG bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Berdasarkan hasil diskusi, dapat diketahui bahwa kejadian keracunan massal yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena hampir 10 persen korban dari jumlah penerima manfaat. Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinkes Kota Bogor, hari ini telah masuk informasi adanya korban baru.
“Dari Informasi ada masuk lagi pagi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini masih berkembang untuk jumlah korban, mungkin hari ini bahkan bertambah,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Endah kembali menekankan bahwa komisi IV berkomitmen untuk mendukung program MBG. Namun, pihaknya juga perlu memastikan anak-anak dapat mengkonsumsi makanan dengan laik.
“Oleh karena itu kami berharap kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam proses penyajian dan pengirimannya. Kedua pihak yayasan ada empati ya untuk ber-statement mungkin, ada permintaan maaf,” ujarnya.
Saat ini, komisi IV masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor. Diperkirakan hasil akan keluar pada Minggu (11/5/2025) dan akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat terpadu antara DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor.
Ditempat yang sama, anggota Komisi IV, Karina Soerbakti, menilai kejadian keracunan massal sebagai pengingat bagi seluruh stakeholder bahwa program pemerintah pusat perlu didukung dengan segala upaya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Untuk memastikan bahwa SOP kedepannya kita bisa lebih awasi lagi untuk seluruh warga Bogor yang kita cintai dan kita banggakan. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Itu sih sebenarnya kita semua bukan saling menyalahkan tapi mencari solusi yang terbaik,” katanya. (*)
