Bogor24Update – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi longsor di kawasan Underpass Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada Rabu, 17 September 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau dampak longsor yang terjadi di kawasan tersebut.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dan turut didampingi oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan unsur Forkopimda Kota Bogor serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan bahwa longsor ini berpotensi mengancam situs bersejarah Istana Batutulis, yang dikenal sebagai tempat tinggal Presiden Soekarno selama sekitar 10 tahun.
“Ini proyek strategis nasional yang sudah selesai, tapi dampak lingkungannya masih belum tertangani dengan baik. Saya melihat kemungkinan AMDAL-nya perlu dievaluasi kembali karena berdampak, terjadi longsor yang mengancam situs penting seperti Istana Batutulis dan Prasasti Batutulis di atasnya,” ujar Lasarus.
Ia menegaskan perlunya koordinasi cepat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh.
Lasarus juga meminta agar relokasi jalan dan fasilitas umum lainnya segera disiapkan. “Tadi sudah ada solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan anggaran konstruksi, sementara Pemerintah Kota Bogor akan membebaskan lahan sekitar 4 hektar. Saya minta agar Wali Kota, Pemprov, Dirjen Bina Marga, hingga Direktorat Perkeretaapian segera duduk bersama mencari titik temu, sehingga tidak menghambat pembangunan dan penyelesaian persoalan disini,” ujarnya.
Saat ini jalan yang terdampak longsor hanya bisa dilewati kendaraan roda dua, sehingga perlu alternatif jalan baru untuk mengembalikan mobilitas masyarakat.
Lasarus menegaskan bahwa pembiayaan mitigasi akan tetap berasal dari PT Kereta Api Indonesia, sebagai bagian dari kegiatan kementerian yang sudah berjalan di wilayah tersebut.
“Saya harap setelah kunjungan ini, semua pihak bisa duduk bersama dan tidak lagi terhambat oleh masalah koordinasi. Ini menyangkut fasilitas umum yang digunakan masyarakat dan kota penyangga Ibu Kota, jadi penanganannya harus cepat dan terkoordinasi,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut baik perhatian Komisi V DPR RI terhadap persoalan di kawasan Batutulis. Menurutnya, masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan masyarakat serta keberlangsungan infrastruktur strategis nasional, termasuk jalur underpass Batutulis.
“Alhamdulillah ini menjadi titik perhatian Komisi V. Kalau tidak segera ditangani, underpass ini bisa menimbulkan kerawanan. Kami juga ingin memastikan bahwa lokasi ini betul-betul aman,” ujar Dedie.
Dedie menjelaskan bahwa pada awalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan membantu 50 persen pembebasan lahan. “Setelah dilakukan langka-langkah teknis pembicaraan dengan sekda dan dinas terkait, jadi provinsi nanti alokasinya untuk konstruksi jalan, jadi lahan dibebaskan murni oleh Pemkot Bogor, kemudian konstruksi nanti ditanggulanginya oleh provinsi,” pungkasnya. (*)
