Bogor24Update – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar atau Teknis Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Senin, 4 Agustus 2025.
Dedie Rachim mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya merespons ekspektasi masyarakat melalui penyediaan sistem layanan yang terintegrasi.
Ia menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas layanan kedaruratan di Kota Bogor, termasuk pelayanan pemadam kebakaran, ambulans, dan SAR.
“Jadi masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, terutama dari sisi layanan kedaruratan. Kalau di Bogor itu sekarang ada beberapa nomor yang bisa dipakai. Ke depan, kami ingin satu nomor darurat saja yang bisa diakses untuk berbagai urusan-urusan kedaruratan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan Pemkot Bogor sedang menyiapkan command center sebagai pusat koordinasi layanan kedaruratan. Diharapkan, dengan keberadaan command center, seluruh unit layanan, seperti pemadam kebakaran, ambulans hingga SAR dapat terkoordinasi dalam satu sistem terpadu.
“Di Diklat teknis tingkat satu ini, saya menyampaikan harapan dari Pemerintah Kota Bogor agar layanan damkar memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk itu, dibutuhkan potensi dan kapasitas personel yang memadai,” tutur Dedie Rachim.
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Tanggerang, Maryono Hasan, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tangerang dan Bogor.
“Diklat pemadam satu ini sangat penting sebagai dasar regulasi bagi petugas damkar dalam menjalankan tugas di lapangan. Meski semangat mereka besar untuk menolong, sertifikasi tetap dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan dan jaminan kompetensi,” ujar Maryono.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi personel Damkar maupun Satpol PP.
“Sebagai instansi pembina, kami siap memberikan fasilitasi maksimal. Sesuai nomenklaturnya, kami mendorong pemda untuk terus mengembangkan kompetensi dan memenuhi SPM dalam pelayanan,” tutupnya. (*)
