Ditempat yang sama, Koordinator lapangan Anton (41) mengungkapkan, untuk respon dari pemerintah sejauh ini belum ada respon soal tuntunan yang disampaikan ditanggal 10 Oktober kemarin.
“Untuk pertemuan kali ini dengan anggota fraksi PKS DPR RI Fahmi Alaydroes mencoba menjembatani audiensi dengan komisi yang membidangi dijalan tol,” kata Anton.
Bahkan Anton menyampaikan Anggota DPR RI tersebut akan memfasilitasi persoalan pergusuran tanah warga telah disampaikan ke beliau dari mulai kejanggalan undangan dan nilai nominal yang ditawarkan dari pemerintah yang bervariasi dan tidak ada dasarnya.
“Memang masing-masing lingkungan nya tidak ada dasar penilaian ini dari mana angka bisa muncul segitu apakah penilaian melihat lokasi yang strategis atau sebagian tak ada kejelasan sama sekali,” keluhnya.
Kendati begitu, Anton meminta panitia pelaksana bisa transparansi berapa biaya soal pembangunan tersebut. Tetapi panitia hingga saat ini belum ada sama sekali.
“Fakta di lapangan sebenarnya ada oknum ada bermain di tol ini, yang disinyalir menakuti dan mengintimidasi warga sehingga menjadi gelisah,” pungkasnya.