Bogor24update – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkin) Kota Bogor kembali akan melakukan identifikasi pohon dengan dipasang Kartu Tanda Pohon (KTP).
Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Disperumkim Kota Bogor, Irfan Zacky mengatakan, tahun 2023 ini rencananya ada 500 pohon yang akan dipasang KTP.
Dalam kegiatan itu, pihak Disperumkim bekerja sama dengan pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
BACA JUGA :
“KTP pohon masih berlanjut tahun ini. Tahun 2023 ada sekitar 500 pohon dan kami masih kerja sama dengan BRIN. Tahun kemarin 250 pohon,” kata Irfan, Senin 30 Januari 2023.
Ia menambahkan, program KTP ini difokuskan pada pohon-pohon yang berada di ruas jalan berstatus jalan Kota Bogor. Mengingat hal itu diperkirakan baru 10 persen pohon yang KTP.
“Pohon-pohon untuk di jalan-jalan Kota Bogor. Ada 463 ruas jalan di luar jalan nasional dan jalan provinsi. Karena seperti Jalan Pajajaran (jalan nasional), dan Jalan Pemuda untuk jalan provinsi sudah ber-KTP,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Irfan, sebelum dipasang KTP, pihak BRIN akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu untuk penentuan status pohon.
“Pengambilan data oleh tim BRIN bisa sekitar 20-25 pohon setiap hari. Yang lama itu kajiannya yang meliput jenis, tinggi dan juga tingkat keroposnya,” jelasnya.
Status setiap individu pohon sendiri dikategorikan dengan empat warna KTP. Yakni warna hijau, kuning, merah, dan coklat.
“Warna hijau itu masih di bawah 30 persen, tingkat keropos masih tergolong bagus, dan kuning sudah 50 persen. Warna merah 70 persen dan coklat di atas 70 persen, itu artinya sudah harus ditebang hasil rekomendasi dari BRIN karena membahayakan,” paparnya.
Lebih jauh dijelaskan Irfan, sampai saat ini tercatat ada 1.600 pohon yang telah dipasang KTP sejak dimulai program tersebut pada tahun 2016.
Sementara dari data terbaru Disperumkim mencatat ada sekitar 12 ribu pohon yang tersebar di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bogor.
“Kami punya tiga sumber data sampai 2022. Update database pohon, KTP pohon dan peta rawan bencana. Nah, tiga sumber data ini akan dikombain dalam bentuk digitalisasi. Jadi nanti warga bisa mengakses informasi di aplikasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah terealisasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, pihaknya menyampaikan apabila warga mendapati pohon yang dirasa mengkhawatirkan bisa melaporkan ke Disperumkim untuk ditindaklanjuti. Hal ini sejalan dengan Perwali 87/2018 tentang Izin Penebangan Pohon.
“Jadi kami ada tim khusus untuk satu hari (Sabtu) ketika ada warga meminta bantuan itu kami bisa intervensi. Hari Senin sampai Jumat itu tugas pokok kerja kami,” pungkasnya. (Haris)
