Bogor24update – Keberadaan Satgas Pelajar dalam menekan angka kekerasan pelajar di Kota Bogor dianggap masih minim apresiasi. Karena itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani menegaskan lembaganya akan mendukung penguatan Satgas Pelajar Kota Bogor dari sisi anggaran.
Penguatan terhadap Satgas Pelajar merupakan tindakan preventif. Sehingga hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal, bukan hanya tindakan reaktif setelah terjadi kejadian kekerasan pelajar.
Dengan misi Kota Bogor Ramah Keluarga dan tujuan untuk menjadikan Kota Bogor Ramah Anak dengan tingkat nindya, menurut Devie, maka perlu adanya penguatan terhadap tindakan preventif.
BACA JUGA :
“Kami akan mendukung penuh Satgas Pelajar melalui fungsi kami di DPRD yaitu fungsi budgeting. Jadi kami harap saat rapat kerja nanti, pihak Disdik Kota Bogor akan mengajukan anggaran yang sesuai untuk keberlangsungan Satgas Pelajar,” ujarnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Rabu 29 Maret 2023.
Dalam FGD tersebut, politisi Partai NasDem ini juga menekankan perlu adanya kolaborasi dari aparat penegak hukum (APH) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait program yang bisa membantu menekan angka kekerasan pelajar.
Program yang dimiliki oleh APH Kota Bogor bisa dikolaborasikan dengan dimasukkan kedalam kurikulum belajar. Hal ini agar edukasi yang diterima oleh pelajar tidak hanya mencari nilai untuk raport, walakin juga nilai dalam bermasyarakat.
“Seperti program jaksa masuk sekolah adalah hal yang perlu kita dukung dan kita kolaborasikan. Sehingga penyuluhan yang dilakukan oleh APH ke murid-murid bisa maksimal karena adanya dukungan semua pihak,” paparnya.
Devie juga menekankan perlu adanya hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan pelajar agar mendapatkan efek jera. Meski mereka masih dibawah umur dan dilindungi oleh undang-undang, namun perlu diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kekerasan.
“Karena perbuatan-perbuatan hal semacam ini (kekerasan pelajar, red) bukanlah perbuatan anak-anak, tapi lebih kepada tindakan kriminal,” ungkapnya.
Wanita yang akrab disapa DPS itu juga menilai semua elemen yang terkait harus sama-sama mendorong dan membantu agar kekerasan pelajar tidak lagi terjadi.
“Kegagalan kita adalah manakala ada murid sekolah kita yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita harus serius menangani hal-hal semacam ini karena kita negara hukum,” ungkapnya.
Ia juga menyayangkan kekerasan pelajar sering terjadi di Kota Bogor. Keberadaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Kota Bogor seharusnya membuat semua elemen menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kota Bogor yang hidupnya berdampingan dengan Presiden.
“Kota Bogor yang notabene tidak jauh dari ibu kota bahkan Pak Presiden sering kali berada di Istana Bogor harusnya jelas Kota Bogor menjadi salah satu kota teraman dan ternayaman,” terangnya.
Lebih lanjut, Komisi IV mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk melakukan penambahan pengadaan kamera pengawas atau CCTV di jalanan Kota Bogor.
Hal tersebut, sambungnya, dapat membantu kepolisian dalam melakukan monitoring dan investigasi, jika terjadi kekerasan pelajar lagi di kemudian hari.
“Tolong bisa ditambahkan CCTV di jalanan agar lebih mudah memonitoring. Sampai saat ini pelaku utama kan belum ketemu juga, jadi ini harus kita bantu pihak kepolisian,” tandasnya.
Untuk diketahui, FGD ini turut menghadirkan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Waito Wongateleng, Kepala Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto dan diikuti kepala sekolah SMP negeri dan swasta se-Kota Bogor serta Satgas Pelajar. (Ris)
