Bogor24Update – Sejumlah perwakilan Forum Persatuan Passing Grade (FPP) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2023 Kementerian Agama (Kemenag) menemui Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma di Senayan, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan tenaga honorer Kemenag dari beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Aceh dan Jawa Timur itu mengadukan permasalahan terkait minimnya pengangkatan Calon PPPK di lingkup Kementerian Agama.
Tak hanya itu, para tenaga honorer ini juga menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi seperti susahnya akses bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dengan mekanisme tes yang ditentukan oleh pemerintah.
Ketua Forum Ari Rizal asal Garut Jawa barat mengungkap, kondisi tersebut membuat pihaknya sulit untuk menjadi bagian dari PPPK.
Sehingga, pihaknya menuntut agar honorer yang telah lulus pasing grade (P, PR1 dan PR2) pada tes CPPPK 2023 untuk diprioritaskan dan diangkat tanpa tes.
“Kami juga meminta agar tidak ada pembedaan honorer swasta dan negeri, serta meminta penuntasan Non-ASN 2024,” kata Rizal dalam keterangannya, Rabu 17 Januari 2024.
Rizal mengaku kecewa akan mekanisme perekrutan yang dilakukan pemerintah tersebut. Sebab, setiap peserta yang sudah lulus passing grade masih harus melalui beberapa tahapan. Seperti administrasi berkas dan juga seleksi kompetensi kemudian terakhir seleksi moderasi beragama (SKTT).
“Semua peserta tes CPPPK saya yakin mayoritas mereka gak tidur karena nungguin hasil yang memang waktu itu diumumkan secara tidak serempak, kalaupun memang seperti itu harusnya harusnya ada surat atau pemberitahuan secara resmi yang ditujukan ke peserta, kan ada website khusus CASN Kemenag atau media lainnya,” cetusnya.
Belum lagi soal kuota penerimaan PPPK Kemenag. Menurut Rizal, hal tersebut perlu diperhatikan lantaran jatah yang didapatkan terbatas sehingga menjadikan persaingan yang sulit.
“Belum lagi ditambah adanya Prioritas pertama (K2) pada kategori peserta tes. Kami bukannya tidak setuju dengan kebijakan K2 tetapi minimal kuotanya mungkin bisa ditambah,” jelas Rizal.
Menanggapi itu, Haji Uma pun langsung melakukan upaya komunikasi dengan senator H. Hasan Basri, unsur pimpinan Komite III yang ditanggapi dengan komitmen bagi rapat inventarisasi masalah dan aspirasi dengan Forum Honorer yang hasilnya nanti menjadi bahan untuk rapat kerja Komite III DPD RI dengan Kemenag.
“Sehubungan dengan aspirasi honorer Kemenag dari beberapa provinsi yang diadukan ke saya, maka kita mencoba menampung untuk kemudian diteruskan dan difasilitasi dengan Komite III DPD RI dan Komisi VIII DPR RI yang memiliki bidang kerja dan kemitraan terkait,” katanya.
