Bogor24Update – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi pemerintah pusat untuk mempercepat langkah penurunan harga beras.
Diketahui, harga beras tembus Rp16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional Kota Bogor dan keterbatasan penjualan beras premium kemasan 5 dan 10 kilogram seharga Rp13.900 per kilogram di ritel.
Menurut Atang, kenaikan harga jelang hari raya seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi, namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar, yakni beras, sehingga perlu langkah cepat dan efektif.
BACA JUGA :
“Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 tahun ini harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP),” kata Atang dikutip Sabtu, 24 Februari 2023.
Langkah pertama, kata Atang, Pemkot Bogor minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.
Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.
Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.
Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.
“Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas,” ujarnya.
Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.
Pemerintah dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan khususnya beras, sehingga meminimalisir potensi penimbunan.
Disamping itu, waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024.
“Kita punya lengkap lembaga dan kementerian yang membidangi masalah pangan, ada Bapanas, Bulog, Kemendag dan Kementan. Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi,” katanya.
Ketiga, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadan ini.
Di Kota Bogor, Pemkot Bogor bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai 20 Februari hingga 8 Maret.
Dirinya menilai perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan guna menjaga daya beli masyarakat secara merata.
“Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah,” katanya.
Keempat, Atang mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.
“Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini,” tandasnya. (*)
