Bogor24Update – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor akan melaksanakan sensus ekonomi pada 2026 mendatang.
Hal ini diungkapkan Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat melaksanakan kunjungan ke Balai Kota Bogor, pada Senin, 14 Juli 2025.
Menanggapi rencana tersebut, Dedie Rachim, mengungkapkan apresiasi dan menyambut baik rencana pelaksanaan sensus ekonomi. Ia berharap agar hasilnya dapat dibagikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Sebab menurutnya, data tersebut sangat penting dan sensus yang dilakukan harus akurat agar dapat dilakukan intervensi secara tepat, baik dari sisi target, kebijakan, orang, maupun angka.
“Semoga ini menjadi basic data yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, dan itu akan sangat baik. Semoga nanti bisa sharing data,” ungkap Dedie Rachim dikutip Selasa, 15 Juli 2025.
Kepala BPS Kota Bogor, Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari sensus yang akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 yang mengamanatkan BPS untuk melakukan sensus setiap 10 tahun.
Dijelaskan, sensus ekonomi merupakan sensus yang termuda mengingat baru lima kali dilaksanakan, berbeda dengan sensus-sensus lainnya.
Berdasarkan struktur total, ada 17 kategori, namun ada tiga kategori yang tidak didata. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui direktori seluruh usaha, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Selain itu, akan diketahui struktur karakteristik usaha, pengusaha, jumlah omzet, hingga yang terpenting terkait ekonomi digital.
“Peran dunia usaha itu sangat luar biasa, terutama untuk investasi. Kami mohon dukungan dari Bapak Wali Kota Bogor agar dinas-dinas yang memiliki direktori tentang usaha bisa berbagi, karena hal ini akan menjadi potret bagi BPS Kota Bogor,” ujarnya.
Saat ini, sambungnya, pihaknya tengah melakukan pelatihan bagi 245 petugas sensus ekonomi. Selain itu, persiapan jelang sensus ekonomi yang sudah dilakukan BPS Kota Bogor adalah koordinasi dengan Disparbud, Dinkukmdagin, dan KADIN Kota Bogor.
Selanjutnya, Gandari menambahkan bahwa pada Agustus 2025 akan dilakukan pemutakhiran batas-batas peta 3.644 RT di Kota Bogor beserta muatan ekonominya guna mendukung sensus ekonomi sebagai pedoman bagi petugas. (*)
