Bogor24Update – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menggelar program Lapak Capil di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, pada Selasa 19 Mei 2026.
Kegiatan Lapak Capil ini sebagai bentuk jemput bola dalam mempermudah masyarakat mengurus akta-akta pencatatan sipil di kantor kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menuturkan, pihaknya mengadakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali seminggu bernama inovasi Lapak Capil.
“Lapak capil itu layanan jemput bola untuk pembuatan akta-akta pencatatan sipil,” ujar Ganjar Gunawan, kepada wartawan.
Lanjut ia, saat ini Disdukcapil Kota Bogor mengadakan jadwal pelayanan di Kelurahan Sukadamai.
“Alhamdulillah, kegiatan Lapak Capil ini sudah kami mulai sejak Januari 2024, yang berarti sudah berjalan lebih dari dua tahun hingga saat ini. Sudah puluhan ribu dokumen kependudukan yang kami cetak melalui layanan jemput bola ini,” ucapnya.
“Untuk pelayanan reguler, masyarakat biasanya harus datang langsung ke kantor dinas, kecamatan atau Mal Pelayanan Publik (MPP),” sambung Ganjar.
Melalui Lapak Capil, pihaknya datang mendekatkan diri ke masyarakat langsung di kelurahan. Semuanya cukup diselesaikan pada hari ini juga di kantor kelurahan, sesuai tujuan utamanya adalah untuk memudahkan, mendekatkan dan menghemat biaya transportasi masyarakat.
“Kami pastikan dokumen bisa diselesaikan saat itu juga. Kali ini pelayanan difokuskan pada bidang pencatatan sipil, termasuk perekaman KTP dan penggantian foto. Untuk pencetakan fisik KTP akan kami bantu arahkan ke kecamatan, karena tidak semua peralatan cetak bisa kami bawa ke lokasi. Proses perekaman dan ganti fotonya sudah bisa dilakukan sepenuhnya di sini,” katanya.
Sementara itu, Lurah Sukadamai, Muhari mengapresiasi program Lapak Capil dan membuat warga Kelurahan Sukadamai sangat antusias. Walaupun informasinya baru diterima kemarin sore, warga sudah siap sedia untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan luar biasa seperti ini harus terus dilanjutkan hingga menyentuh pelosok kelurahan.
“Pelayanan kependudukan ini sangat menyentuh warga kami yang membutuhkan, khususnya bagi keluarga prasejahtera, apalagi wilayah kami berbatasan langsung dengan kabupaten. Sehingga di wilayah kami, sebagian besar dokumen kependudukan ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurus Bantuan Sosial (Bansos) serta fasilitas kesehatan,” tutupnya. (*)
