Bogor24Update – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengaku siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait instruksi untuk tidak merekrut tenaga honorer baru.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar tidak lagi membuka rekrutmen honorer baru sebagai langkah pengendalian fiskal di tingkat daerah.
BACA JUGA :
Bupati Bogor, Rudy Susmanto siap menyelaraskan kebijakan dari pusat tersebut ke daerah Kabupaten Bogor yang dipimpinnya.
“Segala kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat kami menindaklanjuti, apapun keputusannya kami akan mengikuti,” ujar Rudy kepada wartawan di Cibinong, Selasa 16 Juni 2026.
Meski begitu, Rudy menyebut kebijakan itu tidak akan mengganggu proses penataan kepegawaian yang sedang berjalan di Kabupaten Bogor.
“Kami sama-sama berfokus menyelesaikan beberapa pegawai paruh waktu untuk ditetapkan menjadi pegawai penuh waktu,” ucapnya.
“Tapi kami juga melihat kemampuan keuangan daerah kami, kalaupun pegawai paruh waktu ditetapkan menjadi penuh waktu, maka kita Pemkab Bogor siap menjalankannya,” sambungnya.
Rudy menuturkan, sebelumnya ada sekitar 9 ribu tenaga paruh waktu yang dilantik menjadi pegawai penuh waktu. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi perhatian Pemkab Bogor, terutama soal gaji.
“Kami sudah berhitung bahwa gaji itu hak setiap orang bekerja, maka kami pastikan tidak akan ada penundaan kewajiban bayar kepada siapapun yang bekerja,” pungkasnya.(*)
