Bogor24Update – Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pelaporan pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah demi memuluskan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam mengawal transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.
Langkah strategis ini dimanifestasikan dalam Lokakarya Nasional Tahun 2026 bertajuk ‘Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA’ yang berlangsung di Swiss-Belhotel Bogor, Selasa, 30 Juni 2026.
BACA JUGA :
Forum nasional yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis, 2 Juli 2026 dihadiri oleh ratusan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi di Indonesia, baik secara luring maupun daring, dengan bantuan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Diketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) bukan lagi sekadar target sektoral, melainkan pilar utama transformasi ekonomi makro Indonesia.
Lewat optimalisasi AKSARA, aplikasi ini dinilai dapat menjadi jawaban atas tantangan validitas data aksi mitigasi di berbagai level di daerah. Melalui platform yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala dan akuntabel.
Lebih dari itu, integrasi ini juga mencakup tata kelola keuangan daerah melalui fitur Climate Budget Tagging (penandaan anggaran iklim) yang terkoneksi dengan platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.
Kolaborasi lintas sektor ini terwujud atas dukungan dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lewat program GIZ ClimB dan pendanaan dari internation climate initiative (IKI).
Kemitraan strategis tersebut berfokus pada penguatan kapasitas teknis aparatur daerah agar mampu menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata di lapangan.
“Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran,” ujar Comission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia, GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, Selasa, 30 Juni 2026.
Karin menambahkan, AKSARA dikembangkan atas dukungan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui GIZ sebagai bagian dari kemitraan strategis jangka panjang antara Indonesia dan Jerman dalam mempercepat transisi energi hijau dan pembangunan ekonomi rendah karbon.
Melalui dukungan ini, GIZ membantu memperkuat penyusunan metodologi penghitungan emisi Gas Rumah Kaca yang akurat dan berstandar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas daerah, serta transisi menuju sistem pelaporan penurunan emisi yang lebih transparan sesuai komitmen Paris Agreement dan standar Enhanced Transparency Framework.
“Dengan fondasi tersebut, AKSARA diharapkan dapat menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam memperkuat perencanaan, pemantauan, dan pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim secara lebih terukur, terintegrasi, dan akuntabel,” paparnya.
Hasil lokakarya menunjukkan bahwa kualitas data pelaporan dari daerah menjadi penentu kunci atas efektivitas kebijakan fiskal dan investasi hijau di masa mendatang. Target nasional bermakna jika dan hanya jika dapat diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan sistematis di tingkat daerah.
Melalui platform AKSARA dan modul CONNECT, pemerintah nantinya akan membangun fondasi data pembiayaan dan penurunan emisi yang transparan, bahkan di tengah keterbatasan fiskal daerah sekalipun.
Selama tiga hari pelaksanaan lokakarya, peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis seperti sektor lahan (kehutanan dan pertanian), energi, transportasi, hingga pengelolaan limbah akan dibekali simulasi langsung penginputan data emisi dan uji coba perhitungan Indeks Ekonomi Hijau.
Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan mempercepat sinkronisasi data dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). (*)
