Bogor24Update – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan adanya penyesuaian terhadap kuota haji Kota Bogor, dari sebelumnya 929 menjadi 597 jemaah.
Hal itu dikatakan Dedie Rachim dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dan sosialisasi kebijakan terbaru Kementerian Haji dan Umrah di Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Bogor, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 20 November 2025.
“Bagian dari sosialisasi dari Kementerian Haji dan Umrah, bahwa ada penurunan jumlah kuota haji Kota Bogor dari 929 (jemaah), kalau tidak salah, ya, hanya disisakan 597 (jemaah),” ujarnya.
Dedie mengatakan pengurangan kuota haji ini dalam upaya mengatur kembali keadilan yang selama ini dimungkinkan masih dirasa kurang dan hal ini masih terjadi di beberapa daerah.
“Penurunan ini semata-mata adalah dalam rangka mengatur kembali asas keadilan yang selama ini mungkin masih dirasakan terjadi di beberapa daerah, dan mengembalikan kepada nomor urut pendaftaran,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kebijakan ini akan diberlakukan mulai 2026 dan diharapkan setelah satu tahun penyesuaian sistem pemberangkatan haji ini sudah kembali ke titik seimbang. Sehingga masyarakat yang telah melakukan berbagai persiapan dapat diprioritaskan untuk pemberangkatan haji di 2027.
“Setelah pemberlakuan kebijakan di tahun 2026 besok, diharapkan ya, di tahun 2027 akan kembali pada titik keseimbangan baru. Artinya masyarakat yang kemarin sudah pemeriksaan kesehatan, sudah persiapan, nanti insyaallah akan diprioritaskan pada pemberangkatan tahun 2027,” lanjut Dedie.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DRP RI, Singgih Januratmoko, turut membenarkan bahwa adanya penyesuaian kuota haji dan sedang mengupayakan sistem antreann sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah berlaku yakni 26 tahun.
“Kita ratakan sekarang menurut undang-undang itu kan jadi berdasarkan urutan antre itu 26 tahun,” terang Singgih.
Sosialisasi ini terus diupayakan agar sistem yang diharapkan oleh pemerintah yakni penyesuaian kuota jemaah haji berdasarkan nomor antrean bisa segera terealisasikan.
“Pemerintahan kita, Pak Prabowo, memang sangat konsen sekali untuk perbaikan ini, haji umroh, untuk pelayanan, sehingga ke depan pelayanannya lebih baik lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Singgih juga memaparkan bahwa salah satu wilayah yang terkena pengurangan paling signifikan adalah Cianjur. “Ini yang paling parah Cianjur, dari 1.200 cuma 59 tahun besok.”
Singgih mengakui tidak sedikit calon jemaah yang kecewa karena adanya pengurangan kuota ini. Mereka ada yang sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk persiapan seperti medical check up.
Namun demikian, ia menegaskan pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik dan realisasi tercepat saat ini adalah terus melakukan sosialisasi.
“Mungkin bisa dipikirkan pemerintah bagaimana solusinya supaya ini yang uang-uang sudah keluar, tapi tidak bisa berangkat, yang paling cepat sekarang pemerintah harus segera sosialisasi,” pungkasnya. (*)
